Pelaku Pariwisata Tolak Kenaikan Harga Tiket dan Pembatasan Pengunjung Taman Nasional Komodo

Kompas.com - 28/06/2022, 18:53 WIB


LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket dan membatasi jumlah pengunjung di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT menuai penolakan keras dari pelaku pariwisata.

Rencananya tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun mulai 1 Agustus mendatang. Selain itu pengunjung juga akan dibatasi 200.000 orang per tahun. 

Ketua Insan Pariwisata Indonesia DPD NTT, Rafael Tadowela, menolak keras wacana tersebut karena dinilai sangat provokatif dan tendensius.

Baca juga: Satu Wisatawan yang Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo Ditemukan

"Dengan tiket Rp 3,75 juta, itu berarti Taman Nasional Komodo sangat ekslusif. Saya minta untuk tutup saja, jangan dikunjungi," ujar Rafael saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Rafael menuturkan, harga tiket yang dipatok Rp 3,75 itu terlalu mahal dan hanya orang tertentu yang bisa membayarnya. 

"Orang-orang kaya saja yang bisa datang, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak bisa," katanya. 

Padahal, kata dia, kawasan Taman Nasional Komodo itu semestinya mengusung asas universalitas yang harus dilihat semua orang. 

Baca juga: KLHK: Pengunjung di Taman Nasional Komodo Perlu Dibatasi

Namun dengan harga tiket masuk Rp 3,75 juta, ia khawatir hanya orang tertentu yang bisa masuk. 

"Artinya negara sendiri yang menciptakan diskriminasi terhadap ekosistem kawasan Taman Nasional komodo," katanya.

Rafael menjelaskan, Taman Nasional Komodo masuk dalam kawasan konservasi di Indonesia seperti Gunung Bromo, Kelimutu, dan yang lainnya.

Untuk itu, kebijakan menaikkan harga tiket dan pembatasan kuota pengunjung seharusnya berlaku di semua kawasan taman nasional.

"Jangan hanya di TN Komodo. Itu sangat diskriminatif terhadap pelaku pariwisata di Labuan Bajo serta Flores umumnya," ujarnya.

Foto dirilis Minggu (4/7/2021), memperlihatkan wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Foto dirilis Minggu (4/7/2021), memperlihatkan wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini.

Tutup total

Jika harga tiket memang naik, kata dia, pemerintah mesti mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 terkait dengan pendapatan negara non pajak.

"Ubah semua. Rp 3,75 juta semua seluruh Indonesia," tegas dia.

Adapun, Rafael mengusulkan, apabila kenaikan harga tiket dan pembatasan kuota pengunjung bertujuan untuk konservasi, maka Taman Nasional Komodo sebaiknya ditutup total agar tidak ada nilai komersial sama sekali. 

Baca juga: Wisatawan Bakar Petasan di TN Komodo, BTNK Diminta Terbitkan Lisensi Konservasi bagi Guide

"Misalnya, kalau nanti menggunakan kuota saya punya tamu, ada 50 orang. Saat saya mendaftar dalam sistem online lalu dibilang, kuota penuh. Hanya 10 yang bisa. Mau ke mana 40 orang? Itu kan masalah ekonomi saya sebagai pelaku wisata," tuturnya.

"Lalu, tamu dari mana nanti yang akan memenuhi kuota? Tamu kementerian, tamu gubernur? Sementara tamu kami, bagaimana?" imbuhnya.

Ia mengatakan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan naiknya harga tiket ini dapat mengancam perekonomian orang lokal. 

Rafael mengaku tak segan berdemo jika kenaikan harga tiket itu jadi diterapkan. 

"Lebih baik tidak perlu dikunjungi sama sekali, daripada buat aturan tak manusiawi," ungkap dia.

Baca juga: Untuk Pertama Kali, 16 Bayi Komodo Lahir di Bali

Ia mendesak pemerintah menghentikan rencana tersebut. Menurutnya, selama dua tahun terakhir pariwisata di Labuan Bajo lesu akibat pandemi Covid-19. 

Kini semua pihak tengah berupaya memulihkan kembali, termasuk di Taman Nasional Komodo. 

"Jangan dengan wacana naik tiket komdo menghancurkan harapan masyarakat loka, tidak boleh. Kita ingin ekonomi kita naik pasca pandemi Covid-19. Masyarakat sangat diuntungkan ekonominya dari melakukan kunjungan atau membawa tamu ke sana," tuturnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Kebakaran Cari Emas yang Hilang, Rumah dan Usaha Hangus, Sisakan Baju di Badan

Korban Kebakaran Cari Emas yang Hilang, Rumah dan Usaha Hangus, Sisakan Baju di Badan

Regional
Rekam Persetubuhan dengan Perempuan Muda, Kepala Dusun di Jambi Ditangkap

Rekam Persetubuhan dengan Perempuan Muda, Kepala Dusun di Jambi Ditangkap

Regional
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Sumba Timur NTT

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Sumba Timur NTT

Regional
Mahasiswa UHO Kendari Dibusur OTK, Mata Kiri Terluka

Mahasiswa UHO Kendari Dibusur OTK, Mata Kiri Terluka

Regional
Tak Sengaja Pasang Bendera Terbalik, Nenek di Riau Ini Berkali-kali Minta Maaf ke Polisi dan Nyanyi Indonesia Raya

Tak Sengaja Pasang Bendera Terbalik, Nenek di Riau Ini Berkali-kali Minta Maaf ke Polisi dan Nyanyi Indonesia Raya

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bripka RR di Mata Tetangga | Kisah Cinta Mahasiswa KKN dan Anak Kades

[POPULER NUSANTARA] Bripka RR di Mata Tetangga | Kisah Cinta Mahasiswa KKN dan Anak Kades

Regional
Pemberontakan DI/TI di Aceh: Penyebab, Tokoh, dan Akhir

Pemberontakan DI/TI di Aceh: Penyebab, Tokoh, dan Akhir

Regional
Pipa Minyak Pertamina Kembali Bocor di Blora, Ini Kata Dinas Lingkungan Hidup

Pipa Minyak Pertamina Kembali Bocor di Blora, Ini Kata Dinas Lingkungan Hidup

Regional
Akhir Tragis Kisah Cinta Sang Guru TK, Tewas Dibunuh Kekasihnya

Akhir Tragis Kisah Cinta Sang Guru TK, Tewas Dibunuh Kekasihnya

Regional
Prakiraan Cuaca di Palembang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah Berawan pada Malam Hari

Prakiraan Cuaca di Palembang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah Berawan pada Malam Hari

Regional
Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah di Siang hingga Sore Hari

Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah di Siang hingga Sore Hari

Regional
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Sore Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Sore Cerah Berawan

Regional
Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.