Pro Kontra Warga Bandung Beli Pertalite Pakai MyPertamina: Sekarang Saja Antre Panjang, Ditambah Aplikasi Bakal Makin Ribet

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menerapkan aplikasi MyPertamina guna masyarakat yang akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

Khusus di wilayah Jawa Barat, terdapat 4 daerah yang akan uji coba menerapkan aplikasi tersebut, Jumat (1/7/2022). Yakni Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Sukabumi. 

Pengawas SPBU Jalan Raya Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pam-Pam mengatakan, khusus wilayah Kabupaten Bandung, baru akan rapat 30 Juni 2022.

"Belum dimulai, tapi sosialisasi sudah ada, saya baru baca di media. Kita yang di Kabupaten Bandung, para pengelola SPBU baru akan memulai rapat nanti tanggal 30," katanya ditemui Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Terbukti Curang, SPBU di Serang Ditutup Pertamina Selama 6 Bulan, Pengamat: Keputusan Tepat

Informasi yang diterima Pam-pam, nantinya, para pengendara yang akan membeli BBM Pertalite dan Solar bersubsidi harus menginstal aplikasi tersebut.

"Anjurannya seperti itu, harus punya aplikasi itu, jadi waktu beli harus sudah ada," ujarnya.

Selain mengisi identitas diri pada aplikasi tersebut, para pengendara wajib mengisi nomor polisi dari kendaraan masing-masing.

"Jadi bagi pengendara yang gak ngisi nomor polisinya gak bisa mengisi BMM Pertalite dan Solar bersubsidi, harus ngisi yang non subsidi," ucap dia.

Pam-pam belum bisa menjelaskan terkait teknis penerapan aplikasi tersebut di lapangan. Pasalnya, ia harus menunggu hasil rapat dan kesepakatan.

Baca juga: 5 Ton Pertalite di Malinau Ludes Terbakar, Seorang Pemadam Kebakaran Sempat Pingsan Saat Jinakkan Api

"Kalau Kota Bandung sudah mulai kayanya, tapi Kabupaten Bandung belum, kemudian belum bisa dijelaskan teknisnya, kami harus menunggu hasil rapat," ujar dia.

Pro Kontra Warga

Luki Hermansyah (28) salah seorang pengendara yang mengisi bahan bakar di SPBU Cinunuk mengaku mendukung program tersebut.

Ia melihat, penerapan sistem digital tersebut diyakini bisa mengontrol pasokan serta pengeluaran.

"Saya denger dan baca di media juga, secara pribadi saya dukung, karena kita tahu kemarin Pertalite sempat langka. Hal ini bagus buat saya, agar lebih terkontrol saja pengeluaran dan ketersediaan BBM kita," kata Luki.

Kendati menyetujui, ia menyebut aplikasi tersebut harus diperuntukan sesuai target.

"Mana yang layak menggunakan BBM bersubsidi dan tidak itu harus bisa disaring oleh aplikasi itu," ujarnya.

Baca juga: SPBU di Serang Kurangi Takaran dengan Remote Control, Pengamat: Bisa Dikenakan Sanksi Pidana dan Administratif

Jika masih tetap tak bisa menyaring pengguna, kata Luki, lebih baik aplikasi tersebut tak usah digunakan.

"Harapannya itu, bisa tetap menyaring karena gak adil buat saya, subsidi itu untuk ekonomi menengah ke bawah, kalau yang ekonominya tinggi mah lebih baik pakai yang non subsidi," tuturnya.

Berbeda dengannya, Elvan Arifin Soleh (34) mengatakan tidak sepakat dengan penggunaan aplikasi tersebut untuk mengisi BBM Pertalite dan Solar bersubsidi.

Ia menganggap penggunaan aplikasi tersebut akan semakin menyulitkan pengendara.

"Buat saya justru tambah ribet, kondisinya tidak pas aja, sosialisasinya terlalu mendadak," ujarnya.

Elvan menuturkan, pengelolaan antrean SPBU saja masih belum kondusif, ditambah dengan penggunaan aplikasi justru membuat antrean akan semakin karut-marut.

"Lihat aja kondisinya sekarang kaya gimana, ngantre berjam-jam, apalagi kondisi pagi atau sore, terus ditambah aplikasi itu bakal makin ribet," beber dia.

Keduanya berharap penerapan aplikasi itu, menjadi solusi bagi pengelolaan BBM di tanah air.

"Ya, tentunya bisa menjadi lebih kondusif lah, kata di luar negeri," kata Elvan.