Tuntut Uang Ganti Rugi 16,2 Miliar, Masyarakat Suku Sebyar Gelar Aksi di DPRD Teluk Bintuni

Kompas.com - 27/06/2022, 22:39 WIB

MANOKWARI, KOMPAS.com - Masyarakat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menuntut ganti rugi pembayaran tahap dua terkait pembebasan lahan pembangunan Train III LNG Tangguh di wilayah itu.

Nilai pembayaran tahap dua itu disebut mencapai Rp 16,2 miliar. Tuntutan itu disampaikan masyarakat dalam aksi di Kantor DPRD Teluk Bintuni.

Baca juga: Gempa M 5,2 Guncang Teluk Bintuni, Papua Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Koordinator aksi Malkin Kosepa mengatakan, masyarakat meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi hak ulayat tersebut. Sebelumnya pemerintah berjanji menyelesaikan pembayaran pada 30 Mei 2022.

"Sampai hari ini belum terselesaikan. Mekanismenya sudah kami sampaikan bahwa uang yang telah dikoordinasikan dan dibayarkan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas hanya numpang lewat di pemerintah. Tapi, kemudian kami masih diputar dan diping-pong oleh regulasi-regulasi yang ada," kata Malkin di Teluk Bintuni, Senin (27/6/2022).

Massa memberikan waktu kepada pemerintahdaerah agar menyelesaikan pembayaran ganti rugi tahap dua pada Selasa (28/6/2022).

"Ini hak Suku Sebyar, bukan uang pemerintah daerah maupun provinsi," ucapnya.

Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba menyambut baik aspirasi masyarakat Suku Sebyar.

Simon menjelaskan, ganti rugi tahap pertama telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara, pembayaran tahap dua merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah provinsi, kata Simon, belum memasukkan biaya ganti rugi itu ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga, ganti rugi belum bisa dibayarkan.

"Nanti provinsi akan selesaikan pembayarannya di anggaran perubahan," terangnya.

Ia mengatakan, DPRD Teluk Bintuni akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Teluk Bintuni maupun Pemprov Papua Barat.

Baca juga: Disebut Sering ke Luar Kota, Bupati Teluk Bintuni Laporkan Pembuat Pernyataan ke Polisi

Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni Andreas Nauri menyampaikan komitmen untuk mengawal pembayaran hak ulayat Suku Sebyar tersebut.

"Karena tugas dan fungsi kami di DPRD, yaitu penyambung lidah masyarakat ke eksekutif. Kami akan mengoordinasikan ini ke pemerintah daerah dan pemprov untuk segera meyelesaikan persoalan ini. Apalagi ini terkait kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca di Palembang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah Berawan pada Malam Hari

Prakiraan Cuaca di Palembang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah Berawan pada Malam Hari

Regional
Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah di Siang hingga Sore Hari

Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 13 Agustus 2022: Cerah di Siang hingga Sore Hari

Regional
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Sore Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 13 Agustus 2022: Pagi Berawan, Sore Cerah Berawan

Regional
Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Regional
Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Regional
Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Regional
Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Regional
Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Regional
Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Regional
695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Regional
Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Regional
Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.