Soal Tambang Emas Ilegal, Pj Gubernur Papua Barat: Kita Perlu Bicara Bersama...

MANOKWARI, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw angkat bicara terkait aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. 

Menurut Paulus, perlu ada solusi terkait masalah itu. Pasalnya, tambang emas itu memberikan kehidupan bagi masyarakat pemilik hak wilayah. 

Meski begitu, Paulus menyebut, perlu ada aturan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga sumber daya alam tetap terjaga.

"Soal tambang emas, kita perlu bicara bersama, sebab ini berkaitan dengan semua hal," kata Paulus di Manokwari, Jumat (24/6/2022).

Pernyataan itu disampaikan Paulus untuk menanggapi aksi sejumlah pemilik hak wilayah yang menuntut solusi pemerintah soal tambang emas ilegal.

Ia mengaku memahami reaksi masyarakat jika tambang emas ilegal itu ditutup. Namun, ia menekankan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah itu harus dijaga.

Baca juga: Polisi Limpahkan 31 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal ke Kejari Manokwari

"Nanti kita akan berbicara lagi, saya akan tiba di lokasi dan berbicara dengan semua pihak yang ada di sana," terangnya.

"Ini untuk sementara saja. Saya juga akan memimpin rapat terpadu dengan semua unsur untuk meyakinkan, bagaimana langkah langkah yang harus kita lakukan," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menanggapi tuntutan pemilik hak wilayah yang menolak tambang emas ilegal itu ditutup. Para pemilik hak wilayah menuntut penerbitan izin pertambangan rakyat.

"Tentu kita memberikan dukungan bahwa pertambangan rakyat sangat penting untuk meningkatkan pendapatan," kata Hermus

Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak punya tendensi untuk melarang masyarakat melakukan aktivitas pertambangan.

Namun, menurut Hermus, masyarakat harus mengerti bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Sehingga, semua langkah dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

"Yang menjadi persoalan adalah pertambangan yang dilakukan belum ada izin resmi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tuturnya.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Bentuk Satgas Penanganan Tambang Emas

Hermus juga mengungkapkan, kawasan lahan yang menjadi tempat aktivitas pertambangan adalah hutan konservasi. Pemerintah akan mencari jalan demi memberikan solusi terbaik.

Ia pun mengimbau kepada pemilik ulayat agar bersabar menanti kebijakan dari pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Manokwari sedang berupaya untuk mendapatkan izin pertambangan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mendapat pengawasan. Hasil yang didapatkan bisa dibagi secara baik dengan masyarakat," jelasnya.