Selama 12 Tahun Dibayar Rp 50.000 per Hektar, Petani Plasma: Dijajah di Tanah Kami Sendiri

PONTIANAK, KOMPAS.com – Puluhan petani plasma sebuah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menggeruduk kantor DPRD Kalbar, Kamis (23/6/2022).

Kedatangan petani ini untuk mengadukan nasib mereka. Selama 12 tahun bekerja sama, petani mengaku hanya mendapat hasil Rp 50.000 per hektar.

“Kami merasa dizalimi. Kami dijajah di atas tanah kami sendiri. Pak Gubernur Kalbar, tolong cabut izin perusahaan nakal,” kata perwakilan petani, Zailani.

Baca juga: Lebih dari Sepekan Antre Masuk Pabrik, Kelapa Sawit di Truk Membusuk

Menurut Zailani, rata-rata bagi hasil yang mereka terima hanya Rp 50.000 per hektar.

“Ini tidak masuk akal. Kami sudah capek dibohongi. Bagi hasil kami rata-rata 50.000 per hektar,” ujar Zailani.

Zailani menyampaikan, perusahaan itu telah beroperasi selama 12 tahun. Perusahaan membujuk masyarakat untuk menyerahkan lahan-lahan dengan iming-iming keuntungan.

"Itu tanah leluhur kami, tanpa tanah kami, mereka tidak bisa berinvestasi. Perusahaan telah membohongi kami. Perusahaan munafik," ucap Zailani.

Zailani menyatakan, masyarakat petani plasma saat ini masih menyikapi dengan cara-cara yang prosedural. Masyarakat masih ingin menempuh jalur damai.

“Kalau tidak mau berdamai, kami meminta Gubernur Kalbar cabut izin perusahaan," seru Zailani.

Baca juga: Kapal Pengangkut Kelapa Sawit Karam di Perbatasan Malaysia, Muatannya Hanyut Terbawa Arus

Anggota DPRD Kalbar Suib memastikan pihaknya berada di posisi petani dengan memberjuangkan hak-haknya.

"Kami sudah disumpah untuk membela kepentingan maupun keluhan masyarakat," kata Suib.

Ke depan, tegas Suib, pihaknya menggelar pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suib juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus).

"Pansus harus ditegakkan, kami sudah membentuk pansus CSR perusahaan. Banyak yang tidak selesai CSR perusahaan. Termasuk persoalan ini," ujar Suib.