Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

202 Jenis Burung Berkicau Dijual di Medsos, 57 di Antaranya Satwa Dilindungi

Kompas.com - 22/06/2022, 16:27 WIB
Hendra Cipta,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com – Burung berkicau menjadi salah satu jenis satwa liar yang dilindungi. Namun begitu, burung berkicau marak diburu dan diperdagangkan sebagai satwa peliharaan dan juga diperlombakan. 

Dalam rentang dua bulan yakni Januari-Februari 2022, terdapat beberapa catatan kasus penangkapan dan penyelundupan burung berkicau yang diperdagangkan secara ilegal. Kasus ini melibatkan ratusan ekor burung berkicau di Kalimantan Barat (Kalbar).

Berdasarkan hasil monitoring Yayasan Planet Indonesia (YPI), tercatat sebanyak 202 jenis burung berkicau yang diperdagangkan secara online dari Juli 2019 hingga Maret 2022. Dari jumlah tersebut, 57 jenis di antaranya termasuk satwa yang dilindungi.

Nilai perputaran uang yang dihasilkan dari perdagangan ilegal itu pun mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 164 juta.

Manajer Konservasi YPI, M Wahyu Putra mengatakan, perlindungan terhadap jenis-jenis burung di Kalimantan Barat, khususnya jenis burung berkicau saat ini tidak bisa lagi pandang sebelah mata.

Baca juga: Bupati Nonaktif Langkat Ditetapkan Tersangka Kepemilikan Satwa Dilindungi

Pasalnya, burung merupakan bagian dari ekosistem dengan fungsi ekologis penting. Menurutnya kerugian akibat perburuan dan perdagangan ilegal tidak dapat diukur secara ekonomi. Hal ini karena dampaknya bagi kelestarian lingkungan dan ekosistem akan sangat signifikan.

"Peran ekologis spesies burung pada ekosistem yaitu sebagai penyerbuk alami (pollinator) dan penyebar biji (seed dispersal), pengendali hama, indikator perubahan lingkungan, dan indikator perubahan musim,” kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6/2022).

Menurut Wahyu, spesies burung dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Termasuk pula perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Kelestarian spesies burung harus dipertahankan dari kepunahan maupun penurunan keanekaragaman jenis dan populasinya.

Perlindungan burung berkicau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Selain itu juga diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Di Indonesia, sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.

Dari persidangan kasus perdagangan burung berkicau terakhir pada April 2022, pelaku hanya divonis tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp 5 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Padahal penegakan hukum dan putusan yang tegas atas pelanggaran tersebut sangat diperlukan untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal. Selain itu juga diperlukan upaya bersama untuk menangani permasalahan ini

Terdapat beberapa hambatan di Kalimantan Barat untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal burung berkicau. Di antaranya sanksi yang diatur dalam undang-undang rendah dan aparat penegak hukum sulit mengidentifikasi spesies burung apakah termasuk satwa dilindungi atau tidak.

Kemudian, belum maksimalnya kerja sama antarlembaga berwenang, serta perilaku masyarakat umum yang masih suka memelihara dan memperjual-belikan burung berkicau.

“Butuh perhatian, pemahaman serta upaya bersama para pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tentang perlindungan burung berkicau di Kalbar," ujar Wahyu.

Saat ini YPI menyediakan fasilitas pendukung dalam upaya penyelamatan burung berkicau hasil sitaan dari aktivitas perdagangan ilegal. Pusat penyelamatan dan rehabilitasi burung berkicau ini merupakan yang pertama di Kalimatan.

YPI menyediakan mekanisme dan dukungan infratruktur untuk penyitaan, penyelamatan (perawatan dan rehabilitasi), repatriasi, hingga pelepasliaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gedung DPRD Solok Selatan Kebanjiran, Tinggi Air Capai 1 Meter

Gedung DPRD Solok Selatan Kebanjiran, Tinggi Air Capai 1 Meter

Regional
Mobil Elf Terguling di Jalur Sarangan-Cemorosewu, 8 Orang Dibawa ke RS

Mobil Elf Terguling di Jalur Sarangan-Cemorosewu, 8 Orang Dibawa ke RS

Regional
Razia di Pekanbaru, 47 Sepeda Motor 'Diangkut' Polisi

Razia di Pekanbaru, 47 Sepeda Motor "Diangkut" Polisi

Regional
Tewas Selang 26 Hari, Bocah Jadi Korban ke-16 Anjing Rabies di TTS

Tewas Selang 26 Hari, Bocah Jadi Korban ke-16 Anjing Rabies di TTS

Regional
Kemendagri Dorong Pembukaan Lowongan bagi Satpol PP Jadi CPNS dan PPPK

Kemendagri Dorong Pembukaan Lowongan bagi Satpol PP Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Saat Gajah Sumatera 'Terjepit' Kebun Sawit...

Saat Gajah Sumatera "Terjepit" Kebun Sawit...

Regional
Berawal Dapat Pesan di Grup Instagram, Guru di Kupang Tertipu Investasi Bodong Rp 80 Juta

Berawal Dapat Pesan di Grup Instagram, Guru di Kupang Tertipu Investasi Bodong Rp 80 Juta

Regional
Satu Korban Hilang Akibat Perahu Terbalik di Ambon Belum Ditemukan

Satu Korban Hilang Akibat Perahu Terbalik di Ambon Belum Ditemukan

Regional
Seorang Anak di Baubau Coba Bunuh Ayahnya dengan Bom Molotov

Seorang Anak di Baubau Coba Bunuh Ayahnya dengan Bom Molotov

Regional
Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Minggu 3 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Minggu 3 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Petir

Regional
Ahli Hidrologi USM: “Upaya Penanganan Banjir Kota Semarang Buahkan Hasil”

Ahli Hidrologi USM: “Upaya Penanganan Banjir Kota Semarang Buahkan Hasil”

Regional
Guru di Kupang Jatuh Sakit karena Tertipu Investasi Rp 80 Juta via Medsos

Guru di Kupang Jatuh Sakit karena Tertipu Investasi Rp 80 Juta via Medsos

Regional
Ketua KPU NTB Diusir Saksi saat Pleno di Kabupaten Lombok Tengah

Ketua KPU NTB Diusir Saksi saat Pleno di Kabupaten Lombok Tengah

Regional
2 Anak Pejabat Perkosa Gadis Belia di Mobil Dinas Orangtua Pelaku

2 Anak Pejabat Perkosa Gadis Belia di Mobil Dinas Orangtua Pelaku

Regional
Modus Loloskan Seleksi PPDS, Oknum Dokter di Aceh Timur Tipu Korban Rp 300 Juta

Modus Loloskan Seleksi PPDS, Oknum Dokter di Aceh Timur Tipu Korban Rp 300 Juta

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com