Tak Mau Kembalikan Uang, Alasan KPK Tuntut Dodi Reza Alex Noerdin Lebih Tinggi

PALEMBANG, KOMPAS.com- Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana penjara selama 10 tahun 7 bulan lantaran diduga telah menerima aliran dana fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba pada 2021.

Tuntutan itu lebih tinggi dibandingkan dua terdakwa lainnya yakni mantan Kepala  Dinas PUPR Muba Herman Mayori dan Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba Eddy Umari.

Herman diketahui dituntut oleh JPU dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Eddy 5 tahun.

Baca juga: Kasus Fee Proyek, Eks Bupati Muba Dodi Reza Alex Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Surya Dharma Tanjung mengatakan, tingginya tuntutan terhadap Dodi karena selama persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut dengan memberikan keterangan secara berbelit-belit.

Selain itu, Dodi juga menolak mengembalikan uang fee yang ia terima sebesar Rp 2,9 miliar dalam proyek Dinas PUPR Muba.

“Keterangan terdakwa bertentangan dengan kedua saksi, yakni Herman Mayori dan Eddy Umari. Mereka menyatakan ada uang untuk Bupati. Namun, keterangan itu ditolak dan terdakwa menolak mengembalikan uang ke negara itu yang memperberat terdakwa,” kata Surya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (16/6/2022).

Surya menjelaskan, Herman dan Eddy sudah menembalikan uang kerugian kepada negara dan mengakui perbuatannya.

Baca juga: Dicecar soal Temuan Rp 1,5 M Saat OTT KPK, Istri Dodi Reza Alex Noerdin: Kami Merasa Dijebak dan Difitnah

Poin tersebut, menjadi hal penting untuk mengurangi tuntan terhadap kedua terdakwa sehingga mereka dikenakan hukuman lebih ringan.

“Korupsi di Muba ini sudah berkelanjutan. Sebab, Bupati sebelumnya (Pahri Azhari) pernah juga ditangkap. Sehingga kami juga menutut agar hak politik terdakwa dicabut,” jelasnya.