Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempat Penyembelihan di Salatiga Wajib Sediakan Sarana Perebusan, Peternak Tuntut Ganti Rugi ke Pemerintah

Kompas.com - 14/06/2022, 13:21 WIB
Dian Ade Permana,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

SALATIGA, KOMPAS.com - Pedagang dan titik penyembelihan hewan ternak yang berpotensi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), wajib menyediakan sarana perebusan, pembakaran, dan penguburan.

Nantinya hewan yang terpapar PMK dan tak bisa disembuhkan bisa direbus, dibakar dan dikuburkan di lokasi tersebut. 

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Henni Mulyani mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran PMK di menjelang Idul Adha.

"Wajib itu, mengingat semakin sulit mencari ternak yang sehat. Maka semua titik penyembelihan kurban wajib menyediakan sarana perebusan Kepala, kaki, ekor, jeroan serta lubang pembakaran dan penguburan," jelasnya, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: 2.533 Ternak di Kabupaten Bandung Suspect PMK, Pasar Hewan Ditutup

Henni mengatakan data per 13 Juni 2022 tercatat ada 325 hewan yang suspek PMK, yang terdiri dari 324 sapi dan seekor kambing. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mati dan yang dinyatakan sembuh 70 ekor.

Terkait vaksin PMK, kata Henni, untuk Jawa Tengah diperkirakan baru akan diberikan pada Agustus mendatang.

"Namun Salatiga bukan daerah prioritas karena bukan termasuk kantong peternak," paparnya.

Strategi pencegahan lain yang dilakukan adalah dengan pendataan hewan terpapar PMK. Pendataan ini akan dilakukan oleh petugas Dispangtan secara langsung.

"Jadi unsur lain tidak perlu datang dari kandang ke kandang, karena dikhawatirkan malah bisa menjadi media penyebaran PMK," ungkapnya.

Henni menambahkan untuk monitoring hewan kurban, juga diaktifkan dua cek poin guna memantau kesehatan hewan.

"Kita saat ini sedang melakukan pendataan alamat pengepul dan titik penyembelihan ke Dispangtan, agar bisa dimonitoring saat penyembelihan kurban," jelasnya.

Terpisah, Agus Warsito dari Koperasi Andini Luhur mengungkapkan kondisi saat ini sangat parah terkait merebaknya PMK.

"Pemerintah harus bertanggung jawab penuh, karena PMK menyebar disebabkan kebijakan impor daging dan ternak dari negara-negara yang belum bebas PMK. Padahal Indonesia sudah tidak ada PMK sejak 30 tahun lalu," tegasnya.

Dia mengakui saat ini peternak mengalami kerugian besar. Bahkan menurutnya pemerintah seharusnya mengganti kerugian yang ditimbulkan.

"Peternak daging dan susu semua rugi dengan keadaan ini. Pemerintah harus mengganti kerugian yang ditimbulkan, sapi yang mati. Untuk susu, juga terjadi penurunan produksi hingga 50 persen, sehingga setoran ke pabrik menurun," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja 17 Tahun Bunuh Anggota Polisi di Losmen Lampung Tengah, Korban Sempat Dicekoki Miras

Remaja 17 Tahun Bunuh Anggota Polisi di Losmen Lampung Tengah, Korban Sempat Dicekoki Miras

Regional
Rute dan Tarif Bus Dieng Indah Executive Jakarta-Wonosobo

Rute dan Tarif Bus Dieng Indah Executive Jakarta-Wonosobo

Regional
Video Joget Erotisnya Saat Gerebek Sahur Viral di Media Sosial, Wanita di Kalsel Minta Maaf

Video Joget Erotisnya Saat Gerebek Sahur Viral di Media Sosial, Wanita di Kalsel Minta Maaf

Regional
Karyawan Bank di Aceh Timur Tipu PNS untuk Tarik Uang Ratusan Juta

Karyawan Bank di Aceh Timur Tipu PNS untuk Tarik Uang Ratusan Juta

Regional
Cair Pekan Depan, THR ASN di Kota Magelang Capai Rp 19 Miliar

Cair Pekan Depan, THR ASN di Kota Magelang Capai Rp 19 Miliar

Regional
Mayat di Tanara Serang Ternyata Penjual Madu asal Bandung Barat

Mayat di Tanara Serang Ternyata Penjual Madu asal Bandung Barat

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Regional
Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Regional
Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Regional
BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com