Jokowi Kesal Masih Ada Tumpang Tindih Penyelesaian Lahan di Tingkat Kementerian

WAKATOBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kesal karena masih ditemukannya tumpang tindih dalam penyelesaian sertifikat tanah.

Hal ini dikemukakan Jokowi saat membuka pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (9/6/2022).

"Sudah sejak 2015 saya selalu menambahkan, berkali-kali saya perintahkan dan tegaskan kembali pentingnya, penting yang namanya disebutkan. Karena kita dapat melihat tumpang tindih pemanfaatan lahannya harus diselesaikan, tidak lagi ada sengketa lahan," kata Jokowi.

Ia menambahkan, masalah saat ini adalah adanya tumpang tindih masalah sertifikat tanah di pulau-pulau kecil. 

Baca juga: Warga Batang Nyaris Tertabrak Mobil Iring-iringan Jokowi Saat Ambil Kaos yang Dibagikan

“Seperti tadi bisa kita lihat Suku Bajo, hidup di atas air, diberikan hak milik, berikan. Ternyata ributnya itu antarkementerian,” ujar dia. 

“'Enggak bisa, Pak, ini diberi. Karena ini haknya Kementerian KKP, enggak bisa diberikan KLHK juga begitu, enggak bisa, Pak. Ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada karang, ada terumbu karang. Itu hak kami'. Ributnya, gitu-gitu dari dulu, termasuk urusan sertifikat itu juga gitu-gitu itu,” kata Jokowi. 

Dia menuturkan, pemerintah daerah, di kabupaten, kota, provinsi, di pusat, tidak bekerja secara terintegrasi, masih jalan sendiri-sendiri. 

“Kalau diterus-teruskan, enggak akan rampungnya persoalan negara, persoalan bangsa ini, enggak akan rampung. Persoalannya, mencari tahu, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita,” kata Jokowi. 

Baca juga: FX Rudy Sebut Kekhawatiran Megawati dengan Masa Depan Indonesia Wajar dan Manusiawi

Jokowi berharap, dengan adanya pertemuan GTRA Summit 2022 ini dapat diintegrasikan, menggabungkan seluruh kementerian dan juga pemerintah daerah, sehingga melahirkan tujuan sama dalam menyelesaikan masalah lahan yang ada di masyarakat. 

“Ini yang terakhir, saya ingin tegaskan lagi permintaan saya kepada seluruh pejabat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling bersinergi, tetapi luas pusat pada tataran pelaksanaan,” ujar Jokowi.