Ancam Ketersediaan Air, Aktivis Lingkungan Tolak Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah orang yang menamai dirinya Koalisi Rakyat Budaya dan Lingkungan menolak rencana pembangunan Jalan Tol Socipa (Soreang-Ciwidey-Pangalengan) Kabupaten Bandung. 

Wahyudin, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, rencana pembangunan Tol Socipa tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Menurut dia, rencana tersebut akan berdampak luas pada keberlangsungan Kawasan Bandung Selatan (KBS).

"Kami menyoroti rencana pembangunan jalan tol ini tidak seiring dan senada dengan apa yang sempat kami sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung terkait KBS sebagai benteng terakhir yang perlu diselamatkan ketika KBU itu sudah rusak," ujar Wahyudin kepada Kompas.com di depan Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Diduga Buat Konten di Dekat Exit Tol Soreang, Remaja 14 Tahun Ditabrak Truk

Wahyudin melihat, rencana pembangunan tol tersebut akan mengubah fungsi kawasan.

Rencana tersebut memperlihatkan Pemda Kabupaten Bandung tidak serius memperhatikan keberlangsungan KBS.

"Skema jalan tol ini akan mengubah fungsi kawasan dan akan berdampak pada penyusutan air, mengancam habitat hewan, mengubah fungsi kawasan hutan lindung, konservasi, cagar alam dan lain sebagainya," beber dia.

Sampai saat ini, Pemda Kabupaten Bandung, tidak pernah menyampaikan kajian akademik mengenai rencana tersebut.

Baca juga: Wacana Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan Tak Ada Dalam Anggaran RPJMD

Namun tiba-tiba rencana tersebut dipublikasikan. Karena itu, pihaknya menolak keras rencana ini.

Jika Pemda Kabupaten Bandung keukeuh menjalankan rencana pembangunan tol ini, masyarakat Kabupaten Bandung harus siap menerima konsekuensinya. Paling tidak perubahan iklim yang terasa di tengah krisis pemanasan global.

Seperti wilayah tangkapan air akan hilang, mata air akan menyusut, habitat akan terganggu dan terancam, wilayah konservasi juga akan berubah fungsi. 

"Ini akan memengaruhi perubahan iklim, global warming, dan juga mengubah sumber tatanan kehidupan rakyat di sekitar akses kegiatan yang direncanakan pemerintah," pungkas dia.