Tak Yakin Bisa "Selamatkan" Seluruh Honorer di Pemkot Semarang, Hendi Sarankan Cari Peluang Lain

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 5.000 pegawai non-ASN atau honorer yang bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah bakal terancam diberhentikan. Hal ini menyusul terbitnya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) terkait penghapusan pegawai non-ASN.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, masih merumuskan langkah mitigasi agar pegawai non-ASN masih bisa tetap bekerja di Kota Semarang.

"Namun saya minta maaf jika nanti tak bisa mengakomodir semua pegawai honorer," jelasnya kepada Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Wagub Jabar Khawatir Penghapusan Honorer Akan Ganggu Kinerja Pemerintah Daerah

Dia menjelaskan sampai saat ini, ada sekitar 5.000 pegawai non-ASN yang bekerja untuk Pemerintah Kota Semarang. Maka dari itu, perlu langkah strategis untuk mencari solusi terkait nasib tenaga honorer tersebut. 

"Sebenarnya ini keputusan dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran," ujar Wali Kota Semarang yang akrab dipanggil Hendi itu.

Meski Pemerintah Kota Semarang sudah membuat beberapa solusi, Hendi tak yakin bisa mengakomodasi semua pegawai non-ASN yang ada. 

"Tidak mungkin semuanya akan terakomodir," katanya.

Dia pun meminta agar pegawai non-ASN yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkot Semarang agar bersiap mencari peluang yang lain.

"Masih ada beberapa bulan untuk mencari peluang yang lain," pesan Hendi.

Hendi mencontohkan, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para tenaga honorer adalah mengikuti seleksi CPNS dalam waktu dekat.

"Tenaga honorer juga mempunyai peluang yang sama dengan warga yang lain," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menghapus pegawai non ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah mulai 28 November 2023.