Tenaga Honor Dihapus, Ini Respons Sejumlah Daerah di Papua Barat

MANOKWARI, KOMPAS.com- Wakil Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat Wempi Rekung menanggapi tentang penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Wempi mengatakan, penghapusan tenaga honorer dapat berimbas pada angka pengangguran.

"Kita berharap ini (honorer) sebagai upaya untuk mengentaskan pengangguran di Manokwari Selatan, kan janji politik kita akan membuat masyarakat lebih sejahtera, kalau nganggur kan jadi miskin," kata Wempi, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Ricuh, Massa Rusak Kantor Bupati dan Rumah Sakit di Manokwari Selatan

Sedangkan di sisi lain, sektor usaha sedang dihadapkan pada kondisi pandemi. Sehingga untuk mendorong membuka lapangan kerja pun terkendala.

"Ya, dorong swasta tapi dengan pandemi Covid-19, dorong apanya? Bantu ada tapi dorong enggak ada," kata Wempi.

Wempi Rengkung mengatakan, dulu Pemda Mansel sudah merekrut sekitar lebih dari 3.000 tenaga honorer.

"Tapi kan anak daerah berharap setelah pulang studi harus ada lapangan kerja baru, janji politiknya kan memberikan kesempatan lapangan kerja kan," ucapnya.

Baca juga: 3 Tenaga Medis Positif Covid-19, Pukesmas di Manokwari Selatan Ditutup Sepekan

Meski demikian, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari di era Pemerintahan Bupati Dominggus Mandacan itu menyebutkan soal keterbatasan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Cuma kan pada akhirnya itu dari anggaran daerah juga to, itu sebabnya dari pemerintah pusat kita berharap DAU dengan pertimbangan dan kebijakan pemerintah pusat bertambah pegawai honor, dulu kan ditanggung oleh daerah, tapi kalau jadi ASN, jangan bebankan daerah semua," tuturnya.

Sementara Sekertaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Ever Dowansiba mengatakan, daerah memang sangat terdampak dengan kebijakan penghapusan honorer.

"Hal ini pasti akan berdampak, bahkan ke pemerintahan juga," katanya.

Meski demikian, kata Dowansiba, daerah tidak bisa menolak kebijakan pemerintah pusat.

"Nanti kami komunikasi dengan Pak Bupati agar mencari solusi seperti apa supaya jangan ada dampak. Sebab mau dan tidak mau suka dan tidak suka kebijakan dari pemerintah pusat kita akan laksanakan," ucapnya.

Ever mengatakan, awalnya tenaga honorer yang direkrut Pemerintah Pegunungan Arfak mencapai 800, namun sebagian sudah diangkat menjadi PNS

Baca juga: Gempa M 5,1 Guncang Manokwari Selatan, Tak Berpotensi Tsunami

"Dengan pengangkatan kemarin sudah berkurang sekitar 400-an" ucapnya.

Sekertaris Daerah Kabupaten Manokwari, Hendri Sembiring mengatakan, Pemda Manokwari untuk sekarang tidak lagi merekrut tenaga honorer.

"Yang sudah telanjur enggak, cuma kalau sekarang saya sudah saran ke Pak Bupati agar jangan kita angkat lagi," ucap Sekda Manokwari.