Bakal Dihapus Tahun 2023, Nasib 5.061 Tenaga Honorer di Blora Terancam

BLORA, KOMPAS.com - Sekitar 5.000-an tenaga honorer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah nasibnya terancam akibat kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan pegawai non-ASN pada tahun 2023 mendatang. 

Hal tersebut berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing. Selain itu diminta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Adanya kebijakan tersbeut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berusaha mencarikan solusi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Non-ASN 5.061 orang," ucap Heru saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Ini Kekhawatiran Pemerintah DIY

Pihaknya merinci dari 5.061 tenaga honorer tersebut, 1.767 adalah guru, 634 orang tenaga kesehatan.

"Untuk tenaga teknis ada 2.660 orang," kata dia.

Menurutnya dengan adanya pemetaan tersebut, nasib ribuan tenaga honorer itu dapat diperbaiki jika benar-benar ada penghapusan nantinya.

"Tugas kami hasil pemetaan akan di-breakdown lagi, kira-kira yang bisa mendaftar PPPK berapa. Terus nanti selama ini di formasi apa. Sehingga nanti akan kita bantu dengan cara pemetaan formasi-formasi yang sekiranya bisa masuk," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memastikan akan menghapus tenaga honorer pada 2023.

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Selain itu, penghapusan tenaga honorer juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.