Akan Didemo 15.000 Pegawai Honorer, Pj Gubernur Banten: Kita Selalu Diskusi Cari Solusi

SERANG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan masih mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang akan dihapus pemerintah pada November 2023.

"Sampai saat ini tiada hal-hal yang mengkhawatirkan bagi saudara (honorer). Kita ada waktu satu setengah tahun lagi untuk terus-menerus mencari solusi," kata Al Muktabar saat ditemui wartawan di Kota Serang, Selasa (7/6/2022).

Mantan Sekda Banten itu mengaku sering berdiskusi dengan para organisasi perangkat daerah, khususnya BKD, untuk mencari solusi terbaik bagi pegawai honorer.

"Terus-menerus dialog, selalu dilakukan (diskusi) bersama dengan BKD, kita dengarkan masukan, bagaiamana (solusi) sesuai pada porsi dan aturan-aturan yang ada," ujar Muktabar.

Baca juga: Pemerintah Dituding Berbohong jika Sebut Tak Butuh Honorer

Kini, lanjut Muktabar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten sedang melakukan pendataan pegawai honorer yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Pendataan dilakukan untuk mengetahui kompetensi apa yang dimiliki oleh masing-masing honorer sehingga kebijakan rekrutmen CPNS dan PPPK sesuai dengan kemampuan.

"Pendataan sesuai dengan kompetensinya, kita cek kembali, kita sesuaikan agar solusinya ada. Prnsipnya kita mencari formulasi terbaik," kata dia.

Sementara itu, Kepala BKD Banten Nana Supiana menambahkan, berdasarkan data sementara, jumlah tenaga honorer yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Banten mencapai 17.142 orang.

Baca juga: Terancam Nganggur, Ribuan Tenaga Honorer di Pemkab Bandung Barat Diarahkan Jadi Petani dan Peternak

Jumlah itu terdiri dari 6.902 tenaga teknis dan kesehatan serta 10.240 tenaga pendidik dan kependidikan.

"Setelah adanya data valid, kita akan melakukan pemetaan terkait spesifikasi dan karakteristik tenaga honorer. Siapa menempati posisi apa,” kata Nana kepada wartawan.

Selanjutnya, BKD akan melakukan analisis beban kerja dan analisis beban jabatan untuk menentukan formasi yang bakal diusulkan ke pemerintah pusat.

“Kita cari solusi terbaik bersama Kemenpan-RB dan Kemendagri,” ujar dia.