Pensiunan Guru SD Diminta Kembalikan Gaji hingga Tak Berhak Dapat Dana Pensiun, Ini Kata Pemkab Sragen

SRAGEN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Jawa Tengah mengaku masih melakukan pengkajian atas nasib pensiunan guru Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Jetis, Suwarti (61), yang terancam harus mengembalikan gaji dan tak mendapatkan dana pensiun.

Sebelumnya, Suwarti guru yang telah mengabdi selama 35 tahun ini, mengaku diminta mengembalikan gaji mengajarnya selama dua tahun terakhir sebelum pensiun sebanyak Rp 160 juta.

Selain itu, wanita berkerudung itu juga dinilai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tidak berhak mendapatkan uang pensiun.

Hal ini karena Suwarti dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak masuk data sebagai guru melainkan hanya tenaga pendidik saja.

Padahal, dari pengakuan Suwarti dirinya memiliki syarat-syarat yang diminta dan memiliki Surat Keterangan (SK) Fungsional sebagai guru, memiliki ijazah S-1 dan mempunyai Serdik (Sertifikasi Pendidik).

Terkait masalah ini, Kepala BKPSDM Sragen, Kurniawan Sukowati mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengkajian atas ketidak singkronisasi data tersebut.

"Berkaitan dengan permasalahan ibu Suwarti guru SD, posisi saat ini kami sedang mengkaji dan mempelajari. Bagaimana solusi terbaik, untuk ibu Suwarti," kata Kurniawan Sukowati di Sragen, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Cerita Pensiunan Guru SD di Sragen, Diminta Kembalikan Gaji Rp 160 Juta hingga Dinilai Tak Berhak Dapat Uang Pensiun

Diberitakan sebelumnya, Suwarti dianggap sebagai pendidik dan lulusan pendidikan guru agama (PGA) atau setara SMA maka masa kerjanya hanya sampai 58 tahun.

Jika hanya sampai usia 58 tahun, maka masa kerjanya sebagai tenaga pendidik hanya 5 tahun kurang 3 bulan bulan atau 4 tahun 9 bulan. Hal tersebut dinilai tidak memenuhi syarat penerimaan pensiun yang minimal 5 tahun masa kerja.

"Saya disuruh mengembalikan dua tahun gaji yang saya terima. Saya enggak bisa, karena saya kerja dan enggak nganggur," jelas Suwarti.

"Saya menutut hak saya mendapat pensiun. Karena saya sebenarnya punya syarat itu semua, SK saya guru agama SD. Jadi tetap, mencari hak saya sampai sekarang untuk mendapatkan SK pensiun," lanjutnya.

Menurutnya, jika benar dirinya masuk dalam golongan tenaga pendidik dengan usia pensiun 58 tahun, maka seharusnya berhak mendapatkan pemberitahuan setahun sebelumnya. Namun, saat ini kata Suwarti pemberitahuan itu tidak ada.

"Seharusnya ketika usia saya 57 tahun saya sudah ada diberi pemberitahuan. Saya mengajukan pensiun saat usia 59 tahun ya enggak ada apa-apa. Saya kerja dan digaji. Saya disuruh mengembalikan gaji saya enggak mau," ujarnya