Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Refleksi Kasus Wadas: Komunikasi dan Komunikasi

Kompas.com - 05/06/2022, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRIA itu menampakkan wajah gembira. Narasi dalam video yang diunggah Kompas.com menyebutkan bahwa penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo itu menerima cukup banyak uang dari pemerintah.

Uang itu untuk ganti rugi tanahnya yang menjadi bagian dari area penambangan batu andesit seluas 124 hektar.

Batu andesit di lahan itu akan dikeruk untuk keperluan pembangunan waduk di Jawa Tengah bagian selatan.

Bendungan Bener adalah satu dari 48 proyek waduk yang ditetapkan pemerintah sebagai proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Bendungan itu ditujukan untuk mengairi sawah seluas 15.000 hektar, memasok air baku sebanyak 1,60 meter per detik, dan membangkitkan tenaga listrik sebesar 6 MW.

Pembangunan bendungan senilai Rp 2 triliun itu merupakan tugas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan oleh tiga BUMN, yaitu PT Brantas Abipraya, PT PP, dan PT Waskita Karya.

Pada Selasa, 8 Februari 2022 dan beberapa hari sesudahnya, Desa Wadas menjadi sorotan media regional dan nasional.

Pasalnya, telah terjadi kerusuhan saat 250-an aparat polisi, tentara dan Satpol PP mendatangi Desa Wadas.

Aparat itu mendampingi petugas pengukuran tanah milik warga yang bersedia tanahnya dimanfaatkan untuk keperluan penambangan batu andesit.

Para pemilik 353 bidang tanah menyetujui penambangan dan pemilik 264 bidang tanah menolak.

Sehari sebelum kejadian itu petugas berhasil mengukur 70 persen luas lahan yang perlu diukur untuk perhitungan ganti rugi.

Keterlibatan polisi dalam proses pengukuran lahan karena ada permintaan dari Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat No UM 0401.AG.3.4/45 tanggal 3 Februari 2022 tentang pengamanan pelaksanaan pengukuran lahan di Desa Wadas.

Untuk mencegah konflik semakin parah karena menyangkut dua kelompok massa yang pro dan kontra penambangan, terjadilah penangkapan 60-an warga dan aktivis oleh Polres setempat.

Mereka tidak ingin dipaksa untuk melepaskan tanahnya karena beberapa pertimbangan, antara lain merusak ekosistem, berkurangnya kesuburan tanah, dan hilangnya sumber mata pencaharian.

Sikap warga itu diungkapkan melalui mural, coretan dan poster di tembok-tembok rumah, dinding jembatan, badan jalan, dll.

Dua puluh seniman dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam membuat mural. Namun ada juga poster yang bernada pro penambangan.

Antara warga yang pro dan kontra terjadi konflik psikologis, yang mengganggu hubungan kekerabatan.

Sebagian warga dikabarkan menghindar untuk berkumpul dengan warga lain yang berbeda pendapat soal lahan itu, misalnya dalam acara hajatan perkawinan dan pengajian. Saling robek poster juga dikabarkan terjadi.

Kehadiran aparat dan penahanan warga di Desa Wadas pada hari itu mengundang berbagai pihak luar desa untuk melakukan protes.

Beberapa aktivis, terutama mahasiswa, menyuarakan aspirasi warga yang menolak dengan melakukan unjuk rasa di beberapa kota.

Di media sosial beredar kicauan yang menyoroti kejadian itu. Beberapa tagar yang sempat trending antara lain #WadasMelawan, #SaveWadas, #WadasTolakTambang.

Media cetak dan televisi menampilkan liputan, wawancara dan dialog untuk mengupas insiden di Desa Wadas itu.

Para ahli menganalis kasus itu dari berbagai sudut pandang: hukum, psikologi sosial, hak asasi manusia, infrastruktur inklusif, konflik vertikal, otoritarianisme, dsb.

Kasus-kasus pertanahan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan jalan raya, sudah sering terjadi di negeri ini.

Namun sejak ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kasus-kasus itu sudah banyak berkurang.

Terdapat aturan yang melindungi pemilik lahan dari pembebasan lahan secara paksa oleh negara.

Keberatan warga diakui dengan prosedur pengajuan gugatan kepada pemerintah dengan keputusan pengadilan yang ditetapkan jangka waktunya.

Ada kepastian dalam proses penetapan harga lahan yang sering menjadi pokok masalah terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Namun perkara yang jarang dipraktikkan terkait konflik pertanahan adalah komunikasi antarberbagai pihak terkait.

Pemerintah terkesan bertindak sesuai prosedur standar: pengumuman, sosialisasi, lalu eksekusi. Adapun warga menginginkan penjelasan, keterbukaan lalu kesepakatan.

Dalam kasus insiden di Desa Wadas itu, tidak terbentuk titik temu antara pemerintah dengan rakyat.

Seyogianya ada komunikasi yang terbuka, di mana ada pemerintah, warga, dan para ahli, yaitu praktisi/akademisi/peneliti.

Pada forum-forum itu dibahas segala sesuatu tentang proyek terkait, termasuk tujuan, manfaat, pelaksanaan, pengajuan keberatan, proses ganti rugi, kajian-kajian pendukung, dan sebagainya.

Di samping itu, informasi, masukan dan keberatan juga terbuka bagi masyarakat luas melalui media elektronika.

Semua itu dicatat, ditanggapi dan diumumkan. Intinya adalah perlu ada komunikasi dua arah yang berulang-ulang.

Dengan komunikasi yang intensif, setelah mendengarkan informasi dari berbagai pihak, maka warga terkait dapat berembug dan kemudian mengambil keputusan yang terbaik.

Jika tidak setuju, ada mekanisme pengadilan berjenjang yang akan memberikan keputusan final.

Komunikasi perlu menjadi tahapan utama dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum, seperti penambangan batu andesit dalam rangka pembangunan bendungan di desa Wadas itu. Insiden di Desa Wadas tidak selayaknya terjadi lagi.

Dengan komunikasi dua arah, warga yang keberatan diharapkan akan legawa menerima keputusan pengadilan, dan yang sepakat akan mendapat ganti rugi yang menguntungkan, seperti pria yang disebut di awal tulisan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Bentang Alam Pulau Sumatera, dari Gunung hingga Sungai

Mengenal Bentang Alam Pulau Sumatera, dari Gunung hingga Sungai

Regional
Gelorakan Cinta NKRI di Poso, Satgas Madago Raya Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

Gelorakan Cinta NKRI di Poso, Satgas Madago Raya Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

Regional
Rangkaian Kegiatan Kemerdekaan RI dan HKJB di Bandung, Ada Bazar Bayar dengan Sampah

Rangkaian Kegiatan Kemerdekaan RI dan HKJB di Bandung, Ada Bazar Bayar dengan Sampah

Regional
Jalur Kereta Api Konsep 'Landed', Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

Jalur Kereta Api Konsep "Landed", Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

Regional
Desy Ratnasari Ungkap Capres yang Masuk Radar PAN Jabar, dari Anies hingga Ganjar Pranowo

Desy Ratnasari Ungkap Capres yang Masuk Radar PAN Jabar, dari Anies hingga Ganjar Pranowo

Regional
Jalan Berbelok, Mobil Pikap yang Tewaskan 8 Orang di Ciamis Melaju Lurus dan Masuk Jurang

Jalan Berbelok, Mobil Pikap yang Tewaskan 8 Orang di Ciamis Melaju Lurus dan Masuk Jurang

Regional
Kisah Warga Semarang Buat Program Menabung Belatung, Hasilnya Menjanjikan

Kisah Warga Semarang Buat Program Menabung Belatung, Hasilnya Menjanjikan

Regional
Beli HP Rp 3,3 Juta dengan Uang Palsu, Jamiludin diringkus Polisi

Beli HP Rp 3,3 Juta dengan Uang Palsu, Jamiludin diringkus Polisi

Regional
Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Saat Hujan Disertai Angin Kencang di Pematangsiantar

Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Saat Hujan Disertai Angin Kencang di Pematangsiantar

Regional
Mayat Perempuan Ditemukan oleh Anjing Pemburu Diduga Dibunuh Suami, Korban Sempat Dianiaya

Mayat Perempuan Ditemukan oleh Anjing Pemburu Diduga Dibunuh Suami, Korban Sempat Dianiaya

Regional
Jual Solar Subsidi, Pengelola SPBU di Ketapang Ditangkap, Pembeli Akhirnya Ternyata Penambang Emas Ilegal

Jual Solar Subsidi, Pengelola SPBU di Ketapang Ditangkap, Pembeli Akhirnya Ternyata Penambang Emas Ilegal

Regional
Divonis 3,5 Tahun Penjara, Eks Pejabat Bea Cukai Soetta Ajukan Banding

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Eks Pejabat Bea Cukai Soetta Ajukan Banding

Regional
Profil Kota Padang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat

Profil Kota Padang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat

Regional
Polisi Buru Suami yang Diduga Bunuh Istri dan Kubur Jasadnya di Hutan

Polisi Buru Suami yang Diduga Bunuh Istri dan Kubur Jasadnya di Hutan

Regional
Tak Hanya Paksa Istri Berhubungan Badan dengan Lelaki Lain, Pria Ini Juga Setubuhi 4 Wanita, Modusnya Dijanjikan Jadi SPG

Tak Hanya Paksa Istri Berhubungan Badan dengan Lelaki Lain, Pria Ini Juga Setubuhi 4 Wanita, Modusnya Dijanjikan Jadi SPG

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.