Ada Suku yang Merasa Tak Dilibatkan Bangun IKN, Ini Penjelasannya...

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Adi Kustaman mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejatinya telah melibatkan unsur masyarakat adat.

Hal itu disampaikan Adi menanggapi keluh kesah pemangku adat Suku Balik yang merasa tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan IKN.

"Di Perda 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser sudah diatur yang namanya Lembaga Adat Paser. Waktu Pak Jokowi kemah, ketua Lembaga Adat Paser adalah salah satu dari sejumlah tokoh yang berdialog, berdiskusi dengan Presiden," ujar Adi kepada Tim Kompas.com, baru-baru ini.

Baca juga: Tak Hanya Uang Ganti Rugi, Pendampingan Keuangan juga Diperlukan Warga IKN

"Dan Suku Balik kan bagian, atau rumpun dari Suku Paser. Maksud kami, ya itu sudah representasi mereka. Kalau kita undang semua, terus itu lembaga adat yang sudah ada bagaimana? Kan begitu," lanjut dia.

Di sisi lain, Adi mengungkapkan, memang ada kecenderungan salah satu suku tidak ingin dipersepsikan sebagai serumpun dengan suku lainnya.

Tetapi, Adi mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan tersebut. Pihaknya lebih mengedepankan prinsip keterwakilan sesuai dengan strata yang ada untuk urusan sosialisasi program.

"Namanya pemerintah bekerja kan ada hierarkinya. Dari pusat ke provinsi, lalu ke kabupaten, lalu ke kecamatan, lanjut ke kelurahan dan desa. Dari situ diteruskan lagi ada RT, dusun dan organisasi yang ada. Kalau sudah sampai bawah, tinggal RT melibatkan warga," lanjut dia.

Adi menegaskan, apapun keluh kesah yang muncul, pemerintah akan memberikan yang terbaik bagi warga di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Diberitakan sebelumnya, pemangku adat Suku Balik, Medan (65) merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia justru mengetahui informasi itu dari media sosial.

"Itu pun tahunya dari media sosial dan ramai dari mulut ke mulut warga," ujar Medan ketika Tim Kompas.com menyambangi kediamannya di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Minggu (22/5/2022).

Bahkan, ketika Presiden Jokowi berkemah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pertengahan Maret 2022, dirinya sebagai pemangku adat setempat tidak diundang dalam acara itu.

Di sisi lain, pemerintah juga telah memasang patok KIPP tanpa sosialisasi yang memadai ke warga. Meskipun tidak masuk dalam KIPP, tetapi lahan Medan berada di zona dua, yang seiring berjalannya waktu juga pasti akan terimbas pembangunan.

Hal tersebut menyinggung perasaan warga setempat, terutama warga Suku Balik.

"Kami yang punya tanah di sini kan punya adat ya, dan orang-orang itu juga pasti punya adat masing-masing. Masak kita enggak bisa bertemu dulu?," ujar Medan.