Gubernur Riau Bertemu Mendagri Malaysia, Bahas Penangkapan Ikan Ilegal hingga Thailand Akan Legalkan Ganja

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia Dato' Seri Hamzah bin Zainudin di Malaysia, Rabu (25/5/2022).

Dalam pertemuan ini, Syamsuar dan Hamzah membahas beberapa hal penting. Seperti imigran ilegal, penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, peredaran narkotika dan konektivitas transportasi kapal RoRo Dumai-Melaka.

Gubernur Riau pada pertemuan itu, didampingi Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau D.P. Siregar, dan Protokol Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Rijal Al-Huda.

Baca juga: Arab Saudi Tangkap 14.000 Imigran Ilegal Hanya Dalam 7 Hari

Syamsuar mengatakan, ia bersama Mendagri berdarah Kabupaten Kampar, itu sepakat akan menjalin kerja sama dalam upaya pencegahan imigran ilegal, peredaran narkoba, dan illegal fishing.

"Dalam pertemuan tadi, Pak Mendagri Malaysia berharap tidak ada lagi imigran gelap. Bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia, harus memiliki dokumen yang lengkap," sebut Syamsuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Selain itu, kata dia, juga membahas terkait illegal fishing yang dilakukan nelayan Malaysia yang masuk ke Indonesia dan nelayan Indonesia yang masuk ke Malaysia.

Dijelaskan Syamsuar, terkait illegal fishing, juga menjadi perhatian Wakapolda Riau.

Lantaran Malaysia dan Indonesia telah bekerja maksimal untuk melakukan antisipasi dan penanganan illegal fishing di wilayah kedaulatan negara Indonesia dan Malaysia.

"Kalau ada yang terjadi seperti itu (iIlegal fishing), kami bersepakat untuk membantu nelayan agar bisa kembali pulang ke negara masing-masing," kata Syamsuar.

Baca juga: Tanam 43 Pohon Ganja di Rumahnya, Seorang Pria di Bandung Ditangkap Polisi

Menurutnya, jarang terjadi permasalahan illegal fishing di Riau, begitu juga di Malaysia.

Namun, apabila ada permasalahan, ia meminta agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh instansi terkait.

"Bila ada permasalahan, saya harap bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Melalui instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polri, dan Pemerintah Daerah yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," harap Syamsuar.

Syamsuar mengungkapkan bahwa Mendagri Malaysia berkeinginan untuk membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan di antara ke dua negara.

"Dalam tahun 2022 ini diharapkan Satgas Pengawasan sudah dibentuk. Ini dalam rangka untuk mengawal kawasan perbatasan pesisir. Nah, jika nanti telah dibentuk Satgas seperti yang diinginkan Mendagri Malaysia, tentunya diharapkan mampu dan bermanfaat," tutur Syamsuar.

Mendagri Malaysia, sebut dia, juga menginginkan Satgas Pengawasan yang akan dibentuk bisa melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Baca juga: Melihat Budidaya Lobster Para Pelaku Wisata dan Mantan Nelayan Illegal Fishing di Banyuwangi

"Satgas ini diharapkan tidak hanya melibatkan dua negara saja (Indonesia-Malaysia), melainkan bisa melibatkan negara Thailand," ujar Syamsuar.

Syamsuar menuturkan, Mendagri Malaysia menyampaikan, pada 9 Juni 2022, Thailand akan melegalkan narkoba jenis ganja.

"Menyikapi hal ini, tentunya harus ada kewaspadaan dari pihak Malaysia dan Indonesia," ucapnya.

Untuk itu, Mendagri Malaysia meminta Syamsuar untuk membincangkan usulan program ini ke lintas Kementerian Republik Indonesia.

"Termasuk nanti Pak Wakapolda Riau bisa membincangkan dengan Pak Kapolri. Lalu, Kepala BNN Riau bisa melaporkan ke Kepala BNN pusat. Saya juga diminta untuk melaporkan ke Bapak Mendagri Tito Karnavian," terang Syamsuar.

Terkait konektivitas transportasi, Syamsuar menyampaikan hasil konfrensi IMT-GT di Bangkok yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Baca juga: Israel Akan Buka Pusat Vaksinasi Covid-19 untuk Imigran Ilegal dan WNA

"Kami juga melaporkan hasil konfrensi IMT-GT di Bangkok. Pertemuan itu dihadiri tiga Kepala Negara, Perdana Menteri Thailand, Presiden RI, dan Perdana Menteri Malaysia. Membahas konektivitas antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang rutenya melalui Melaka dan Dumai," kata Syamsuar.

Dikatakan dia, di konfrensi IMT-GT, Presiden RI Joko Widodo menyepakati agar Malaysia dan Indonesia bisa membangun pelabuhan RoRo Dumai-Melaka.

Menurutnya, saat ini di Dumai telah dimulai kesiapannya. Ia meminta dukungan kepada Mendagri Malaysia agar pembangunan RoRo juga bisa segera di bangun di Melaka.

"Mendagri Malaysia menyambut baik pembangunan RoRo di Melaka dan akan disampaikan melalui sidang Kabinet Malaysia. Semoga ini dapat direstui Perdana Menteri Malaysia, sehingga pelabuhan RoRo di Melaka bisa segera dibangun. Saat ini Malaysia telah memberikan kemudahan ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Saya harap ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan Riau khususnya," sebut Syamsuar.

Ia berharap, hal ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Riau, Indonesia dan Malaysia.

Pada pertemuan Gubernur Riau dan Mendagri Malaysia, hadir pula Ketua Polis Negara Polis Diraja Malaysia Tan Sri Acryl Sani Hj. Abdullah Sani, Pengarah Imigresen Imigresen Malaysia Dato' Sri Khairul Dzaimee.

Kemudian, Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, Dr Abdul Gapar bin Abu Bakar  dan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Antarabangsa KDN Malaysia Puan Mazshida.