3 Strategi Bupati Jekek Cegah Endemi PMK di Wonogiri

Terkait penutupan pasar, Jekek menambahkan bahwa tujuannya hanya untuk mengantisipasi penyebaran agar Wonogiri bisa terbebas dari endemi. Sebab, jika endemi terjadi, rantai bisnis akan terkena imbasnya.

Ia memaparkan, saat ini daerah tujuan penjualan sapi seperti Jakarta dan kota besar lain memiliki syarat bahwa sapi yang dijual harus berasal dari daerah bebas PMK.

“Salah satu syarat hewan ternak bebas dari PMK maka harus dilegalisasi dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Surat legalisasi tersebut dikeluarkan pemerintah daerah dan menjadi masyarakat,” tuturnya.

Jekek menambahkan, sapi-sapi yang berasal dari Wonogiri yang akan dijual ke daerah lain juga harus melewati pemeriksaan dokter hewan.

“Kalau sapinya dinyatakan sehat dan tidak ada PMK pasti diperbolehkan dijual keluar Wonogiri. Terbebasnya sapi dari PMK dapat dibuktikan adanya SKKH yang dikeluarkan pihak berwenang. SKKH itu sebagai legalitas dan fungsi kontrol dan monitoring kesehatan hewan,” kata Jekek.

Baca juga: Perbolehkan Warganya Mudik, Bupati Jekek Minta Disiplin Prokes Tetap Dijalankan

Untuk sapi atau kambing yang datang dari luar daerah ke Wonogiri, sebut dia, tetap diperbolehkan masuk asalkan disertai dengan SKKH dari pihak berwenang asal daerah sapi.

Lebih lanjut, Jekek memastikan bahwa hingga saat ini belum dilaporkan adanya penambahan hewan ternak yang terpapar PMK.

“Apabila kasus PMK sudah terkontrol dan terkendali, maka akan ada kebijakan baru terkait operasional seluruh pasar hewan di Kabupaten Wonogiri,” ujarnya.