Warga IKN: Mau Membangun Silakan, asal Warga Jangan Dimiskinkan dan Dibuang

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menghadirkan rasa takut bagi warga yang tinggal di dalam wilayah ibu kota baru.

Sarah (42) misalnya. Sebetulnya ia setuju-setuju saja dengan pembangunan Ibu Kota bernama Nusantara itu. Tetapi ada rasa khawatir bahwa pembangunan masif akan menyingkirkan, bahkan memiskinkan penduduk asli.

"Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah. Kita enggak bisa menentang pemerintah. Juga kan katanya daerah ini ada pembangunan, ya silakan membangun," ujar Sarah saat dijumpai Tim Kompas.com di rumahnya, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, awal pekan ini.

Baca juga: Sambut IKN, Peruntukan Dana CSR di Kaltim Diminta untuk Pembangunan SDM

"Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang," lanjut dia.

Ketakutan Sarah itu merujuk pada DKI Jakarta. Sepengetahuan dia, pembangunan yang masif di Jakarta seiring berjalannya waktu membuat warga asli menjadi miskin dan terpinggirkan.

"Seperti di Jakarta, penduduk aslinya sudah mulai tergusur. Nah kami takut akan seperti itu," ujar Sarah.

Kekhawatiran semakin menjadi karena sejak dicetuskan Presiden Joko Widodo bahwa pemindahan Ibu Kota Negara jadi dilakukan, hingga Mei 2022 ini Sarah mengaku, belum mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah.

Apalagi, Februari 2022 lalu pemerintah pusat sudah memasang patok batas kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP. Lahan sekitar 700 meter persegi miliknya pun masuk ke dalam kawasan itu.

"Lah, terus kalau sudah dibeginikan (pasang patok), kita di sini mau dikemanakan?" ujar dia.

Ia berharap pemerintah pusat segera menjalin komunikasi yang harmoni dengan warga di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian soal nasib warga setempat beserta hak propertinya ke depan.

Jangan sampai komunikasi yang buruk justru membuat proses pemindahan ibu kota menjadi cacat.

"Misalkan lahan di daerah sini mau dibeli pemerintah, kita bisa beli lagi di luar untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita kan mikir untuk anak cucu. Gantinya harus untung," ujar dia.

Baca juga: Cerita Sujatmiko Reguk Keuntungan dari IKN, Pilih Keluar dari Jabatannya sebagai Bendahara Desa