3 Kecamatan di Perbatasan RI–Malaysia Kembali Kebanjiran, 20 KK Diungsikan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi membuat tiga kecamatan di Nunukan, Kalimantan Utara, kembali kebanjiran.

Ketiga kecamatan itu adalah Lumbis, Sembakung Atulai dan Sembakung.

Wilayah perbatasan RI – Malaysia ini memang menjadi langganan banjir.

Pasalnya, ada pertemuan sungai di wilayah ini. Sungai yang ada di Lumbis Pensiangan bermuara di Malaysia, sementara sungai di Kecamatan Lumbis Hulu berasal dari Krayan.

Baca juga: Polisi Bongkar Penyelewengan BBM Bersubdisi di Perbatasan RI–Malaysia

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan Arief Budiman mengatakan, tahun ini bencana banjir terjadi cukup intens. Bahkan sudah tiga kali.

"Tahun 2022, wilayah Lumbis, Sembakung Atulai dan Sembakung sudah kebanjiran tiga kali. Januari, Maret dan Mei," kata Arief saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).

Air yang berasal dari dua sungai tersebut menyatu dan akhirnya membuat wilayah daerah aliran sungai (DAS) terendam

Data BPBD Nunukan mencatat, ketinggian banjir mencapai 5,2 meter di areal sekitar sungai.

"Normal ketinggian air di sungai itu 3 meteran. Artinya banjir yang melanda tiga kecamatan tersebut tingginya sekitar 2,2 meter," jelasnya.

Baca juga: Pembangunannya Habiskan Rp 80 Juta, Pos Pantau di Perbatasan RI-Malaysia Dianggap Tak Layak

Arief menegaskan, selain faktor cuaca, banjir yang langganan terjadi di perbatasan RI – Malaysia ini akibat adanya penebangan pohon yang masif di Malaysia.

Kawasan tersebut dikonvensi menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga hutan yang tadinya bisa meresap air, tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Akhirnya Nunukan mendapat banjir kiriman. Kalau di Jakarta banjir kiriman dari Bogor, kalau di Nunukan, kiriman dari Malaysia," kata Arief.

20 KK diungsikan

Sejauh ini, belum ada kerusakan infrastruktur yang dilaporkan. Kerusakan masih seputar sawah dan ternak warga.

BPBD Nunukan juga masih melakukan pemetaan dan segera membahas status bencana di wilayah tersebut.

"Kita belum bangun Posko BPBD, tapi karena banjir menjadi kebiasaan setiap tahun, masyarakat sudah terbiasa. Mereka memiliki para para atau pungkau dibawah atap untuk berlindung dari banjir. Untuk masalah pos, kantor kecamatan di sana sudah menjadi gedung tetap untuk pemantauan, koordinasi, dan penyaluran bantuan," jelasnya.

Baca juga: Banjir Rob di Tuban Rusak Fasilitas Olahraga, Atlet Tak Bisa Latihan

Data sementara yang dicatat BPBD Nunukan, di Kecamatan Sembakung, terdapat 7 desa yang terendam banjir, dengan 314 rumah, 360 KK dan 1200 jiwa.

Di Kecamatan Sembakung Atulai, tercatat ada 10 desa terendam. Ada 317 rumah, 326 KK dan 1.212 jiwa yang terdampak.

Sementara untuk Kecamatan Lumbis, banjir di wilayah ini langsung surut karena berada di ketinggian dan hanya lewat.

"Yang perlu menjadi perhatian itu Kecamatan Sembakung, karena lokasinya berada paling bawah, air menggenang disana. bahkan di daerah Tembelunu, air sampai merendam gardu listrik. Ada sekitar 20 KK diungsikan ke tenda darurat dan ke rumah warga, sekolah diliburkan," imbuhnya.

Baca juga: Terendam Banjir Rob, Ratusan Siswa SMKN 1 Sayung Belajar Daring

Akibat gardu listrik terendam, PLN langsung memutus aliran listrik demi keamanan.

"Masyarakat akan segera bergotong royong memindahkan gardu listrik ke lokasi lebih tinggi. Karena kalau terendam, akan berbahaya dan mengakibatkan kerusakan mesin juga," kata Arief.

Butuh relokasi dan pembuatan kanal

Kasus banjir di perbatasan RI – Malaysia ini sudah berkali kali dilaporkan ke pusat. Sayangnya, belum ada respon terkait bencana rutin tahunan yang melanda masyarakat tapal batas ini.

Arief mengatakan, ada beberapa solusi untuk mengatasi banjir kiriman ini. Pertama adalah relokasi warga ke wilayah yang lebih tinggi.

Baca juga: Asa Warga Dataran Tinggi Krayan Jelang Dibukanya Pintu Perbatasan RI–Malaysia...

Kedua adalah pembuatan kanal untuk mempercepat arus air langsung menuju laut.

"Sejauh ini kita sudah melakukan relokasi untuk sebagian warga yang tinggal di bantaran sungai. Masih banyak yang menolak karena sungai adalah sumber mata pencaharian mereka. Kalau untuk kanal, tentu ini bukan hanya gawean pemerintah daerah saja. Ini kasus melibatkan Negara Malaysia, sehingga Negara harus hadir," katanya.