Gubernur Sultra Tunda Pelantikan 2 Penjabat Bupati, Ini Alasannya

KENDARI, KOMPAS.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi belum mau melantik dua penjabat (Pj) bupati hasil rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kedua Pj Bupati yang direkomendasikan oleh Kemendagri adalah La Ode Budiman sebagai Pj Bupati Buton Selatan dan Bahri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar).

Kedua nama tersebut tidak masuk dalam daftar usulan Gubernur Sultra ke Kemendagri.

Baca juga: Pesan Ganjar untuk Pj Wali Kota Salatiga, Pulihkan Ekonomi dan Jaga Toleransi

Ali Mazi mengungkapkan, tidak menolak rekomendasi Kemendagri, tapi merasa harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan Mendagri.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mendagri," ucap Ali saat ditemui di Kendari, Rabu (25/5/2022).

Setelah berkomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian, Ali mengaku harus melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra.

"Saya tidak sendirian kan di daerah Sultra ini. Saya tentu bersama-sama dengan Forkopimda melakukan rapat koordinasi, melakukan kajian-kajian, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan," kata Ali Mazi, Rabu (25/5/2022).

KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI Gubernur Sultra Ali Mazi saat melantik Muhammad Yusuf sebagai Penjabat Bupati Buton Tengah di rumah jabatan Gubernur pada Senin (23/5/2022). (Foto Dokumentasi Diskominfo Sultra)

Hasil dari koordinasi dengan Forkopimda, lanjut Ketua DPW Nasdem Sultra, harus diklarifikasi lagi.

Baca juga: Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Ali berharap dalam waktu dekat sudah ada petunjuk, sehingga pelantikan dua Pj bupati tersebut segera dilaksanakan.

Sementara itu, Kadis Komunikasi dan Informasi pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra Ridwan Badala mengatakan, Gubernur Sultra perlu berhati-hati dalam melantik penjabat bupati karena ada penolakan dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Buton Selatan.

"Karena ada penolakan masyarakat di Buton Selatan, sampai ada pembakaran. Pak gubernur tidak melawan, tapi perlu ada kordinasi dengan Kemendagri, sehingga pak gubernur harus berhati-hati untuk melantik penjabat Bupati Buton Selatan," ungkap Ridwan kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).