Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Permintaan Berkemah di Titik Nol IKN Ditolak, Ini Alasannya

Kompas.com - 24/05/2022, 11:30 WIB
Zakarias Demon Daton,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Lokasi calon Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tidak saja menarik minat besar warga berkunjung ke sana.

Tidak sedikit juga masyarakat dari berbagai elemen yang mencoba untuk meminta izin, dan mendirikan kemah.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa pejabat sempat menghabiskan satu malam pada pertengahan Maret.

Baca juga: Cerita Pemangku Adat Balik, Suku Asli di Sepaku soal Sosialisasi IKN yang Tidak Memadai

Seperti yang dilakukan Kompas.com. Begitu tiba di IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, tim mencoba meminta izin untuk merasakan sensasi berkemah di lokasi Titik Nol.

Namun oleh Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman, tim harus menelan ludah lantaran izin mendirikan tenda tak diperoleh.

Saat ditemui Minggu malam (22/5/2022), Adi menerangkan ada sejumlah alasan mengapa pihak pemerintah kecamatan tak memberikan izin.

Aspek keamanan menjadi isu utama yang dia angkat. Sebab, masih banyak hewan liar yang ada di area konsesi perusahaan tersebut.

Adi menjelaskan, terdapat hewan melata seperti ular kobra, kalajengking, dan hewan sejenis lainnya. "Di sana juga masih banyak nyamuk malaria," ungkap Adi.

Jika masyarakat berkemah dan diserang binatang melata, tentu mengancam keselamatan nyawa karena fasilitas kesehatan jauh dari lokasi IKN.

Baca juga: Ramainya Titik Nol IKN di Akhir Pekan, Sempat Membeludak Selama 5 Hari Saat Lebaran

Selain itu, sumber air bersih di lapangan pun belum tersedia.

"Siapa yang jamin saat kemah terus orang bakar-bakar, terus terjadi kebakaran bagaimana. Itu konsesi perusahaan kayu," kata dia

Oleh karena itu, untuk sementara usulan masyarakat berkemah masih dilarang sementara waktu.

Meski begitu, Adi tak menampik lokasi itu diwacanakan bakal dibuka bumi perkemahan. Hal itu telah direncanakan Kementerian PUPR sebelum dibangun istana negara.

Baca juga: Bertemu Presiden WEF, Pemerintah RI Bahas Pencabutan Larangan Ekspor CPO hingga IKN

"Kami tinggal menunggu PUPR. Saya dengar arahan begitu (tempat perkemahan). Cuma ya itu harus melibatkan banyak istansi untuk mengurus sampahnya, air bersih, kesehatan dan fasilitas lainnya," terang dia.

Adapun permintaan berkemah itu, kata Adi, sudah diajukan banyak pihak seperti tim pencinta alam, pramuka, tim off road, jurnalis hingga masyarakat umum.

"Tapi semua kami tolak dengan pertimbangan di atas," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com