Stok Daging Sapi Segar di Tanjungpinang Kepri Hanya Cukup untuk 1 Minggu Lagi

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Masyarakat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terancam tak lagi bisa mengkonsumsi daging sapi segar.

Hal ini disebabkan stok atau ketersediaan daging sapi di Kota Tanjungpinang hanya cukup untuk satu minggu ke depan saja.

Para peternak dan pedagang sapi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan menerima surat penghentian sementara sertifikasi karantina terhadap media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Baca juga: Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Bangka Belitung Naik Rp 50.000 Per Kg

Kebijakan yang mulai berlaku sejak Kamis (15/5/2022) itu menyebabkan para peternak dan pedagang tidak bisa mendatangkan sapi.

Ketua Persatuan Pedagang dan Peternak Sapi/Kambing Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Thamrin mengatakan pedagang telah membeli dan membayar sapi untuk didatangkan ke Tanjungpinang.

Namun karena adanya aturan tersebut, sapi tidak dapat diseberangkan dari Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi ke Tanjungpinang.

Bahkan beberapa truk pengangkut sapi yang telah berada di Kuala Tungkal terpaksa kembali ke peternakan asal.

"Ada tanggal 14 yang harusnya berangkat ke Batam kembali lagi dari Tungkal ke lampung. Lalu yang untuk di Tanjungpinang harusnya juga sudah menyeberang, tapi sekarang belum. Sapi sudh dibeli. Sudah numpuk di Lampung," kata Thamrin yang diwawancarai usai pertemuan dengan para pedagang dan peternak, Senin (16/5/2022) sore.

Thamrin menjelaskan setiap harinya kebutuhan daging sapi segar di Kota Tanjungpinang sebanyak dua ekor sapi.

"Untuk stok sapi potong harian yang ada sekarang hanya 15 ekor. Itu hanya cukup untuk satu minggu. Lepas satu minggu, jika tidak ada sapi yang masuk ke Tanjungpinang, maka kios daging sapi tutup. Tadi pagi saja jam 8 sudah habis," terang Thamrin.

Baca juga: Viral Bakso Tikus di Karawang, Hasil Lab Negatif, Disebut Bagian Urat Daging Sapi

Pria yang berdagang di Pasar Bestari Bintan Centre Tanjungpinang menyebutkan Provinsi Kepri, termasuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan bukanlah daerah sentra peternakan.

Selama ini sapi atau kambing harus didatangkan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Biasanya seminggu sekali kapal (membawa sapi) datang. Sapi dikirim dari Jambi, Palembang dan Lampung," sebut Thamrin.

Ketersediaan hewan kurban ikut terancam

Kebijakan Kementerian Pertanian terkait pencegahan penyebaran Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) turut mengancam kebutuhan hawan kurban di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Biasanya untuk dua kabupaten/kota yang berada di Pulau Bintan tersebut membutuhkan sekitar 2.000 ekor sapi dan 4.000 ekor kambing.

Ketua Persatuan Pedagang dan Peternak Sapi/Kambing Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Thamrin menyebutkan untuk sapi kurban yang tersedia baru sebanyak 500 ekor. Sedangkan untuk kambing masih kosong.

"Sehubungan dengan datanghya Idul Adha, waktunya sebentar lagi, sekitar 56 hari," kata Thamrin.

Baca juga: Stok Daging Sapi di Sidoarjo Aman, Pedagang Diminta Tak Memainkan Harga

Thamrin mengatakan Provinsi Kepri bukanlah daerah sentra peternakan sapi atupun kambing. Para peternak di Kepri hanya memelihara sapi untuk melakukan penggemukan jelang hari raya Idul Adha.

Oleh sebab itu Thamrin meminta pemerintah memberikan kebijakan atau perlakuan terhadap setiap wilayah sebagaimana kondisinya masing-masing.

"Kalau saya tidak salah tangkap dari surat edaran, bahwa harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Seperti Tanjungpinang dan Bintan yang mengharapkan daging dari luar daerah, itu penyekatan tidak bisa 100 persen. Kalau daerah Jawa yang daerah sentra sapi ada di situ boleh saja," paparnya.

Disampaikan Thamrin, Tanjungpinang dan Bintan termasuk daerah bebas PMK. Menurutnya juga PMK bukanlah penyakit yang mematikan dan tidak bisa menular ke manusia.

"Dagingnya juga masih layak dikonsumsi. Untuk tingkat kematian juga tidak sampai satu persen. Dari 3.500 ekor yang terkontaminasi, hanya sekitar 34 yang mati. Lain dengan antrax, manusia juga nenular," ungkap dia.

Persatuan pedagang dan peternak juga meminta agar Pemprov Kepri membuat deskresi atau membuat kebijakan untuk melonggarkan masuknya hewan sapi atau kambing.

"Kami akan bersinergi dengan persatuan di Batam. Batam juga mengadakan pertemuan. Bagaimana selanjutnya," sebut Thamrin.

Balai Karantina Jambi keluarkan surat

Pedagang dan peternak sapi/kambing Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan mendapatkan surat dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Surat bernomor S-1067/KR.120./K.24.B/05/2022 tersebut terkait Penghentian Sementara Sertifikasi karantina terhadap media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Surat ditandatangani oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi, Turmadi Noerachman dan ditujukan kepada pengguna jasa karantina hewan BKP Kelas I Jambi.

Disebutkan sehubungan dengan merebaknya PMK di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera (Lampung, Sumsel, Sumbar, Aceh dan Bangka Belitung) dan dalam upaya pencegahan PMK ke provinsi yang bebas.

Baca juga: Sapi dan Domba Terpapar PMK di Garut Tembus 500 Ekor, Wabup Minta Masyarakat Jangan Khawatir

Oleh karena itu Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi melakukan penghentian sementara pemberian pelayanan sertifikasi karantina hewan terhadap media pembawa PMK.

Media pembawa PMK berupa sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminasia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing, domba, babi, ruminasia lainnya dan hewan rentan lainnya.

Dalam surat disampaikan penghentian sementara sampai dengan terpenuhinya persyaratan pengeluaran media pembawa PMK sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf (a) dan (c) Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian No. 12950/KR.120/K/05/2022 sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa pengeluaran media pembawa PMK dari area bebas PMK disertai SKKH/SV/sertifikat sanitasi dari daerah asal yang mencantumkan pernyataan bahwa hewan atau produk hewan berasal dari daerah asal belum terdapat kasus/kejadian PMK

2. Memastikan bahwa media pembawa PMK telah menjalani masa karantina minimal 14 hari