Tarif Tes PCR di PLBN Entikong Rp 600.000, Sekda Kalbar: Jangan Main-main, Melewati Harga Bisa Dipidana

PONTIANAK, KOMPAS.com - Harga tes Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai Rp 600.000.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengatakan, berdasarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Ketentuan atas Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Covid-19, harga tes PCR dipatok Rp 300.000.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 15 Mei 2022

Menurut Harisson, tarif PCR Rp 300.000 tersebut adalah tarif dalam kondisi apa pun.

Baik diproses di Pontianak atau di Entikong, diproses secara cepat atau lambat.

"Tarif PCR di PLBN Entikong sebesar Rp 400.000 sampai Rp 600.000. Ini kan melanggar," kata Harisson kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

Baca juga: Sebut Pencegatan Ketua Komisi V DPR Settingan, Gubernur Kalbar Minta Maaf

Menurut Harisson, dugaan pelanggaran tarif tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang melintasi PLBN Entikong.

"Jangan pernah main-main dengan harga yang telah ditetapkan. Jika melewati batas atas harga yang telah ditetapkan, termasuk pungutan liar dan dapat diproses pidana," ucap Harisson.

Baca juga: Anak yang Bunuh Ayah Kandung secara Sadis di Sambas Kalbar Kecanduan Alkohol dan Obat Batuk

Harisson mengancam akan melaporkan dugaan tindakan pungli tersebut kepada pihak kepolisian.

Harisson juga menduga adanya oknum di PLBN Entikong yang main mata dengan laboratorium swasta untuk menarik tarif PCR di luar ketetapan.

"Petugas di PLBN jangan menghambat pertumbuhan ekonomi di perbatasan dengan cara menghambat atau membebani lalu lintas orang," ungkap Harisson.

Baca juga: Rombongan Ketua Komisi V DPR Dicegat di Jalan Rusak Menahun, Gubernur Kalbar Tuding Settingan

Sementara itu, Kepala PLBN Entikong Viktor Dunand mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi keberadaan laboratorium PCR dan tidak turut campur dalam penetapan hargam

"Itu dari laboratorium swasta. Kita hanya fasilitasi tempat. Terkait biaya yang ditetapkan, itu kewenangan mereka," tutup Viktor.