40 Petani Sawit Ditangkap, 6 Kades di Mukomuko Bengkulu Minta Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria dengan Adil

Kompas.com - 16/05/2022, 09:24 WIB

BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak 6 Kepala desa di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria di daerah itu secara adil.

Pasalnya, kawasan keenam desa tersebut berada di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Daria Dharma Pratama (DDP). 

Permintaan itu menyusul penangkapan dan penetapan tersangka 40 petani sawit atas kasus pencurian, Jumat (13/5/2022). 

Baca juga: 40 Petani Bengkulu Ditangkap Polisi, PPDI: Bupati Mukomuko Harus Tuntaskan Persoalan Agraria

Puluhan petani ditangkap seusai menggelar panen masal di tanah yang disengketakan dengan PT DDP.

Tuntutan keenam desa itu tertuang dalam berita acara penolakan kehadiran PT DDP yang mengambil HGU PT Bina Bumi Sejahtera (BBS).

Berita acara penolakan dibuat pada 28 Maret 2018, ditandatangani 6 kepala desa saat itu.

Yakni, Kades Serami Baru, Sarnedi. Kades Talang Arah, Bukhari, Kades Lubuk Talang, Kades Air Merah, Ramli. Kades Semambang, M Ketek, dan Kades Talang Baru, Dahri Iskandar.

Menurut Kades Talang Baru, Dahri Iskandar, konflik berlangsung cukup lama. Dimulai Konflik lahan antara 187 petani dengan PT DDP berlangsung sejak 17 tahun lalu. 

Baca juga: Soal Penangkapan 40 Petani Kelapa Sawit di Mukomuko, Apkasindo: Dampak Pembiaran Konflik Lahan

 

Ia menilai, tak ada penyelesaian adil dari pemerintah. Bahkan 187 petani itu sering mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan oleh aparat penegak hukum serta ketidakpedulian pemerintah.

Kronologi Sengketa Lahan

Masyarakat mengklaim tanah yang mereka miliki diambil oleh PT DDP bermula tahun 1984. Saat itu PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kakao seluas 1.889 hektare di lahan sekitar 6 desa tersebut.

"Saat PT BBS membuka lahan ketika itu ada tanah masyarakat, ada juga masyarakat membuka lahan. Ada beberapa tanah yang diganti rugi perusahaan ada yang tidak," kata Kepala Desa Talang Baru, Dahri Iskandar saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (16/5/2022).

PT BBS ditolak kehadirannya karena tidak sesuai peruntukan. Dari awalnya kakao, namun menanam sawit.

"Ini bertentangan dengan peraturan tentu kami tolak," beber Iskandar.

Selanjutnya, PT BBS dianggap tidak melibatkan warga di awal kepengurusan izin. Ini terlihat adanya tumpang tindih kawasan dengan lokasi transmigrasi seluas 657 hektar di Desa Semambang Makmur.

Baca juga: 40 Petani Bengkulu Ditangkap Polisi, PPDI: Bupati Mukomuko Harus Tuntaskan Persoalan Agraria

 

Tahun 1996 hingga 1998, PT BBS menelantarkan lahan. Saat diterlantarkan telah ada lahan pribadi milik petani yang sejak awal menolak di dalam kawasan HGU PT BBS.

Di sinilah awal petaka, ketika PT DDP menggarap HGU PT BBS dengan alas hak perjanjian pinjam pakai. PT DDP mengambil semua lahan yang telah dimiliki secara pribadi oleh petani.

"Selain itu ada juga masyarakat yang tidak pernah mendapatkan ganti rugi, namun lahannya diambil PT BBS dan PT DDP," tambah Iskandar.

PT DDP mulai melakukan pengusiran secara paksa terhadap masyarakat yang telah menggarap lahan HGU terlantar PT BBS.

Caranya dengan melakukan penanaman komoditi sawit, pemaksaan ganti rugi, dan melakukan tindakan represif.

Selama bertahan, masyarakat mengupayakan pada pemerintah agar tanahnya kembali dimiliki namun selalu gagal.

Pada Maret 2022, aparat polisi dan Brimob mengawal aktivitas perkebunan PT DDP. Terdapat 13 pondok kebun petani dibakar, satu warga dipukul dan ditangkap secara tidak prosedural.

Baca juga: Panen di Lahan Konflik, 40 Petani Kelapa Sawit di Bengkulu Ditangkap dan Ditahan Polisi, Ini Fakta Lengkapnya

 

Selanjutnya Kamis (12/5/2022), puluhan petani panen sawit di lahan yang mereka klaim miliknya, bertepatan dengan panen pihak perusahaan. 

Iskandar menekankan, pemerintah dan semua pihak dapat fokus menyelesaikan konflik agraria yang dianggapnya telah kusut sejak awal.

"Harapan saya gubernur hingga bupati dapat menyelesaikan persoalan secara adil. Tak mungkin kami menuntut sesuatu yang bukan hak kami," demikian Iskandar.

Sementara itu Humas PT DDP Samirana, saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya memiliki legalitas yang jelas secara hukum.

Sudah berulang kali pihaknya menjelaskan pada masyarakat bahwa tanah yang mereka kelola dibebaskan secara hukum sah.

"Tidak ada sejengkal pun tanah mereka itu. Mereka cuma mengaku-ngaku saja. Kami bebaskan tanah itu secara hukum dengan musyawarah dan ganti rugi. Mereka mengaku-ngaku," jelas Samirana.

Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 40 orang petani yang terhimpun dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (P3BS) Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ditangkap Brimob. 

Para petani ditangkap saat memanen buah kelapa sawit di lahan yang diklaim milik mereka, Kamis (12/4/2022).

Namun lahan tersebut juga diklaim millik PT Daria Dharma Pratama (DDP), salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit penguasa ribuan hektar tanah. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Perintahkan Wakil Bupati Pemalang Lanjutkan Pemerintahan Setelah Bupati MAW Kena OTT KPK

Ganjar Perintahkan Wakil Bupati Pemalang Lanjutkan Pemerintahan Setelah Bupati MAW Kena OTT KPK

Regional
Mayat yang Ditemukan di Jalan Sriwijaya Ternyata Korban Tabrak Lari, Pelakunya Pengacara

Mayat yang Ditemukan di Jalan Sriwijaya Ternyata Korban Tabrak Lari, Pelakunya Pengacara

Regional
Cerita Warga Pulau Kaleroang Morowali Tangisi Mahasiswa KKN yang Pulang, Sudah Seperti Keluarga

Cerita Warga Pulau Kaleroang Morowali Tangisi Mahasiswa KKN yang Pulang, Sudah Seperti Keluarga

Regional
Gibran: Saya Tidak Terima Warga Saya Digituin, Paspamresnya Juga Tidak Mengawal Siapa-siapa

Gibran: Saya Tidak Terima Warga Saya Digituin, Paspamresnya Juga Tidak Mengawal Siapa-siapa

Regional
Sehari Usai Dilantik Bupati Pemalang, Sekda Juga Ikut Ditangkap KPK, Diduga Terkait Suap Barang Jasa dan Jabatan

Sehari Usai Dilantik Bupati Pemalang, Sekda Juga Ikut Ditangkap KPK, Diduga Terkait Suap Barang Jasa dan Jabatan

Regional
Arisan Bodong Ibu Muda di Ciamis Tipu 24 Orang, Korban Rugi Ratusan Juta Rupiah

Arisan Bodong Ibu Muda di Ciamis Tipu 24 Orang, Korban Rugi Ratusan Juta Rupiah

Regional
Dana Insentif Nakes Padang untuk Perawatan Pasien Covid-19 Belum Cair Sejak Januari 2022

Dana Insentif Nakes Padang untuk Perawatan Pasien Covid-19 Belum Cair Sejak Januari 2022

Regional
Ayah Brigadir J: Seandainya Anak Saya Salah, Apa Harus Disiksa Seperti Itu?

Ayah Brigadir J: Seandainya Anak Saya Salah, Apa Harus Disiksa Seperti Itu?

Regional
Momen Gibran Murka dan Lepas Paksa Masker Anggota Paspampres yang Mengaku Salah Pukul Sopir

Momen Gibran Murka dan Lepas Paksa Masker Anggota Paspampres yang Mengaku Salah Pukul Sopir

Regional
Kain Tenun Donggala: Latar Belakang, Motif, dan Warna

Kain Tenun Donggala: Latar Belakang, Motif, dan Warna

Regional
Tak Terima Warganya Dipukul Anggota Paspampres, Gibran: 'Aku Isin Banget'

Tak Terima Warganya Dipukul Anggota Paspampres, Gibran: "Aku Isin Banget"

Regional
Bank Banten Ternyata Punya Rp 364 Miliar Kredit Bermasalah

Bank Banten Ternyata Punya Rp 364 Miliar Kredit Bermasalah

Regional
Kemarahan Gibran ke Paspampres yang Pukul Warganya: Copot Paksa Masker Saat Minta Maaf

Kemarahan Gibran ke Paspampres yang Pukul Warganya: Copot Paksa Masker Saat Minta Maaf

Regional
Kronologi Paspampres Pukul Sopir Truk di Solo hingga Buat Gibran Tak Terima, Berawal dari Lampu Merah

Kronologi Paspampres Pukul Sopir Truk di Solo hingga Buat Gibran Tak Terima, Berawal dari Lampu Merah

Regional
Melihat Semarak Merah Putih di Provinsi Baru Papua Selatan

Melihat Semarak Merah Putih di Provinsi Baru Papua Selatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.