Profil Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Suap, dari Pengacara hingga Jabat Wali Kota Ambon

KOMPAS.com - Wali Kota (walkot) Ambon Richard Louhenapessy (67) diduga menerima uang suap sebesar Rp 500 juta untuk mengeluarkan izin pembangunan 20 gerai minimarket Alfamidi.

Richard ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Jumat (13/5/2022) bersama Staf Tata Usaha Pimpinan Pemerintah Kota Ambon, Andrew Erin Hehanusa.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang staf Alfamidi bernama Amri.

Terkait kasus ini, KPK baru menahan Richard dan Andrew. Sementara Amri tidak hadir dalam pemanggilannya sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Amri aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon agar perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Baca juga: Jadi Tersangka, Kekayaan Richard Louhenapessy Rp 12,5 Miliar, Naik Rp 8 M Sejak Jabat Wali Kota Ambon

Menindaklanjuti permohonan Amri ini, Richard memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui, Richard meminta uang minimal Rp 25 juta yang disetorkan menggunakan rekening bank milik Andrew.

Profil Richard Louhenapessy

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (kanan) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/5/2022). Richard Louhenapessy dan Andrew Erin Hehanussa, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan menerima suap dari Karyawan Alfa Midi Kota Ambon Amri (masih buron), sebagai pelicin penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Persetujuan Prinsip Pembangunan sejumlah gerai minimarket di Kota Ambon tahun 2020.

Kala itu pria yang lahir pada April 1955 berusia 33 tahun. Ia kemudian menjabat Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku pada tahun 1999-2004. Hingga saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Richard dikenal sebagai pengacara pada tahun 1978. Lulusan S1 Fakultas Hukum Unpatti tahun 1985 itu untuk pertama kalinya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku pada tahun 1992.