KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin telah mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan intensif.
Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Ade sebagai tersangka dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
Terkait motif, KPK mengatakan bahwa Ade Yasin berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat (Jabar).
Berita lainnya, Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Lampung Tengah berinisial AKP EWD dicopot dari jabatannya.
Hal ini diduga berkaitan dengan terjeratnya ia dalam operasi tangkap tangan (OTT) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Pencopotan itu disahkan usai Kapolda Lampung menerbitkan Surat Telegram nomor ST/296/IV/KEP/2022.
Berikut berita-berita yang menjadi sorotan pembaca Kompas.com pada Kamis (28/4/2022).
Ade Yasin telah ditetapkan tersangka dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
Meski demikian, Ade membantah melakukan suap kepada auditor BPK untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Korupsi (WTP)
Menurut KPK, Ade berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapat predikat WTP untuk Tahun Anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jabar.
Ia menuturkan, dirinya dipaksa bertanggung jawab atas inisiastif anak buahnya yang melakukan suap.
Ia mengaku tak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan suap kepada BPK.
"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab," ujarnya, Kamis (28/4/2022).
Baca selengkapnya: Resmi Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Bantah Suap Auditor BPK: Inisiatif Membawa Bencana...
Kasatlantas Polres Lampung Tengah berinisial AKP EW dicopot dari jabatannya.
Pencopotan ini diduga berkaitan dengan OTT Divpropam Mabes Polri terhadap dirinya.
Berdasarkan informasi dari internal Polres Lampung Tengah, OTT itu dilakukan Divpropam Mabes Polri terkait pembuatan SIM pada Minggu (24/4/2022).
Ketika dimintai keterangan, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad tak menyebut adanya OTT secara gamblang.
Hanya saja, Pandra membenarkan ada petugas dari Divpropam Mabes Polri datang ke Polres Lampung Tengah untuk program pengawasan kinerja kepolisian.
"Benar ada anggota Divisi Propam Mabes Polri ke Polres Lampung Tengah untuk pengawasan, ini tidak hanya di Lampung, tetapi juga di seluruh Indonesia," Rabu (27/4/2022).
Baca selengkapnya: Diduga Terkena OTT Mabes Polri, Kasatlantas Lampung Tengah Dicopot
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.