Gubernur Bengkulu Luruskan CPO Tidak Dilarang Ekspor, Tetapi...

BENGKULU, KOMPAS.com - Kendati larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng belum resmi berlaku, harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu sudah mengalami penurunan signifikan.

Dari sebelumnya berkisar Rp 3.200 per kilogram, saat ini sudah turun menyentuh harga Rp 2.000 per kilogram di tingkat pabrik.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meluruskan bahwa pelarangan ekspor bukan untuk crude palm oil (CPO) tetapi refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein atau bahan baku minyak goreng.

Baca juga: Jelang Lebaran, Petani Kelapa Sawit Merugi karena Harga TBS Anjlok 60 Persen

Hal ini disampaikan Rohidin dalam rilisnya pada Kompas.com, Selasa (26/4/2022).

"Presiden bukan melarang ekspor CPO, tetapi melarang bahan baku minyak goreng (RDB palm olein). Itu yang dilarang untuk diekspor, sementara produk turunan dari TBS itu kan banyak, jadi bukan CPO-nya yang dilarang," jelas Gubernur Rohidin usai Rapat Koordinasi Fiskal, Ekonomi Moneter Regional Bengkulu Triwulan I (Satu) Tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, Selasa (26/4/2022).

Untuk itu, pabrik tidak seharusnya menurunkan harga TBS secara sepihak karena CPO tidak dilarang untuk dilakukan ekspor, melainkan RDB palm olein yakni bahan baku minyak goreng.

Gubernur Rohidin mengungkapkan telah mendapatkan edaran dari Dirjen Perkebunan terkait hal ini.

"Pabrik harus mematuhi kesepakatan harga TBS yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan tim penetapan harga TBS pada tingkat Provinsi Bengkulu," kata Gubernur.

Baca juga: Usman Lumpuh karena Jatuh di Lubang Jalan, Polisi Periksa Pejabat PU Kota Bengkulu

Kalaupun akan dilakukan koreksi harga karena ada pelarangan RDB palm olein untuk di ekspor atau bahan baku minyak goreng, maka penurunan harga TBS harus secara proporsional berdasarkan produk turunan TBS mana yang tidak boleh diekspor.

"Akan kita keluarkan surat edarannya dan kami minta masing - masing pabrik CPO yang ada di Bengkulu untuk mematuhi bentuk surat edaran ini, karena ini sebagai bentuk bagaimana ekonomi daerah ini bisa berjalan dengan baik," tegas Gubernur Rohidin.

Terkait Rapat Koordinasi Fiskal, Ekonomi Moneter Regional Bengkulu, dari beberapa poin - poin yang dipaparkan, perekonomian provinsi Bengkulu menunjukan angka mengembirakan.

Di mana pada akhir periode 2021 menunjukan perkonomian tumbuh 3,24 persen di atas rata -rata di Sumatera.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik menjadi 79,58 triliun dengan trend inflasi selalu berada diatas capaian nasional selama momen pemulihan, yakni 2,83 year on year.

Selain itu Provinsi Bengkulu masuk kedalam 11  provinsi dengan nilai pemulihan ekonomi terbaik pasca Covid-19 di angka 62.1.