Kantor Dukcapil Lhokseumawe Tak Beroperasi Sejak 2 Minggu Terakhir, Ini Kata Kepala Dinas

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Layanan pencatatan sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe lumpuh sejak 11 April 2022 lalu hingga hari ini, Sabtu (23/4/2022).

Seluruh dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak bisa dicetak.

Sementara itu, hanya ada pemberitahuan singkat di depan kantor yang bertuliskan "jaringan eror" di secarik kertas.

Kendati warga sudah mengeluhkan masalah ini, Plt Kepala Disdukcapil Lhokseumawe Munir mengaku pihaknya tidak dapat memberi kepastian kapan layanan pulih kembali.

Baca juga: Kantor Dukcapil Lhokseumawe Lumpuh, Warga Kesulitan Urus KTP untuk Berobat

Dia menyebutkan, selama jaringan masih eror maka kegiatan di kantor tidak bisa beroperasi dengan normal.

“Selama jaringan masih ada gangguan ya belum bisa diupdate kegiatan kantor,” kata Munir ringkas dihubungi melalui telepon, Sabtu (23/4/2022).

Lalu apa langkah yang diambil Pemerintah Kota Lhokseumawe mengatasi lumpuhnya layanan kantor itu?

Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe Marzuki juga mengaku belum memiliki solusi.

“Saya belum tahu apa solusinya. Saya cari dulu. Memang 13 hari itu kelamaan tutup layanan, nanti saya kabari lagi,” terang Marzuki.

Dia pun enggan menjawab soal pergantian Kepala Disdukcapil Lhokseumawe yang tidak sesuai aturan yaitu mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Baca juga: Dukcapil DKI: Cetak KK hingga KTP Elektronik di Jakarta Cukup 15 Menit

Sebelumnya, Taufiq, Kepala Disdukcapil Lhokseumawe digeser menjadi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Lhokseumawe. Sekretarisya, Munir diangkat menjadi Plt Kepala Disdukcapil Lhokseumawe.

Diduga inilah penyebab Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) memutus akses jaringan kependudukan untuk Kota Lhokseumawe.

Seluruh pergantian pejabat di Disdukcapil harus mendapat persetujuan dari Kemendagri RI.

Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyurati gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia menyatakan tidak ada pergantian kepala Disdukcapil sejak 4 April-30 Desember 2022 untuk penadataan administrasi kependudukan nasional.