Sidang Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol di Padang, Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan dengan Hasil Audit BPKP

Kompas.com - 21/04/2022, 20:28 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Penasehat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan Tol Padang-Pekanbaru keberatan terhadap hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat (Sumbar) terkait kerugian negara yang ditimbulkan.

Sebab, hasil audit tersebut bukan berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan jumlah kerugian dinilai berselisih dari yang diterima terdakwa.

"Ada beberapa poin keberatan kita terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum," kata Suharizal, penasehat hukum dari terdakwa J dan RN dalam sidang dengan agenda eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Padang yang dipimpin ketua majelis hakim Rinaldi Triandoko, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan 2 Tersangka Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru

Suharizal mengatakan, Jaksa Penutut Umum (JPU) tidak cermat dan tidak jelas terkait jumlah penghitungan kerugian keuangan negara, dengan akumulasi dari total kerugian yang diterima terdakwa lainnya adalah Rp 19 miliar, tidak Rp 27 miliar seperti penghitungan jaksa.

Suharizal menjelaskan, di dalam surat dakwaan dikatakan bahwa Terdakwa J dan RN telah memperkaya BK, SA, SB, N, K, AH, SY dan RF.

"Jika penerimaan mereka itu ditotal, maka jumlahnya Rp 19 miliar. Sementara jaksa dalam dakwaannya menyebutkan Rp 27 miliar. Kami menghitung ada sekitar Rp 7,6 miliar tidak jelas ke mana ruginya," ungkap Suharizal.

Baca juga: Kronologi Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru

Selanjutnya, dikatakan Suharizal, surat dakwaan JPU tidak lengkap karena tidak menghadirkan hasil audit keuangan negara dengan objek yang sama hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Dalam surat dakwaan, lanjut Suharizal, JPU menjelaskan bahwa hasil penghitungan kerugian negara dibuat oleh BPKP Sumbar tanggal 18 Februari 2022.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan audit dengan judul “Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jendral Nomor 13/023-900.44/K/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 terkait pembayaran ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah tahap II jalan tol ruas Padang-Pekan Baru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang”.

Hasil audit tersebut telah dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan nomor surat PW/27-900/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 dan diantarkan langsung Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Hukum Adat Kementerian ATR/BPN Yagus Suyadi.

Terkait hasil audit Inspektorat Kementerian ATR/BPN ini, kata Suharizal, pihaknya selaku penasehat hukum memang tidak memiliki hasilnya dan juga tidak mengetahui apakah hasil itu akan menguntungkan atau merugikan kliennya.

Namun, hasil audit Inspektorat Kementerian ATR/BPN itu diserahkan dalam tahapan penyidikan.

Artinya, hasil audit itu lebih dulu selesai daripada BPKP Sumbar mengaudit objek yang dimaksud.

"Karena proyek pengadaan tanah tahap dua ruas tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin menggunakan dana APBN bukan APBD, maka hasil audit Inspektorat Kementerian ATR/BPN yang digunakan," ucap Suharizal.

Guna kepastian hukum atas hasil penghitungan kerugian keuangan negara, kata Suharizal semestinya hasil audit dari Inspektorat Kementerian ATR/BPN yang harus dimuat dalam surat dakwaan JPU.

Pegawai BPN terjerat kasus dugaan korupsi

Diberitakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumbar Rinaldi Triandoko sempat menolak gugatan praperadilan kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru yang diajukan tersangka RN dan J dari BPN selaku panitia pengadaan tanah.

Dalam sidang pembacaan putusan di PN Padang, Kamis (6/1/2022), hakim Rinaldi menyebutkan bahwa penetapan tersangka oleh Termohon dari Kejaksaan Tinggi Sumbar sudah memenuhi prosedur dan peraturan undang-undang.

Selain RN dan JN, Kejati Sumbar juga menetapkan tersangka lain berinisial US dari BPN dalam kasus tersebut.

Kemudian BK, NR, SB, KD, AH, SY, RF dan SA, yang merupakan warga penerima ganti rugi lahan tol dari kasus tersebut.

Selanjutnya ada satu orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, YW dan satu orang aparatur pemerintahan nagari atau desa, SS.

"Totalnya ada 13 orang yang kita tetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol ini," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Negeri Sumbar Suyanto kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 6 Siswa SMP di Lampung Bunuh Teman Sekelasnya Hanya karena Diadukan ke Guru BP...

Saat 6 Siswa SMP di Lampung Bunuh Teman Sekelasnya Hanya karena Diadukan ke Guru BP...

Regional
Aksi di Video Ala Citayam Fashion Week Dianggap Tak Sopan, Ini Kata Camat Payakumbuh Timur

Aksi di Video Ala Citayam Fashion Week Dianggap Tak Sopan, Ini Kata Camat Payakumbuh Timur

Regional
Tabrak Tiang, Pengendara Motor di Lombok Tengah Tewas

Tabrak Tiang, Pengendara Motor di Lombok Tengah Tewas

Regional
Lomba Foto Jalan Rusak di Sragen Jadi Viral, Panitia: Ada yang 10 Tahun Tak Diperbaiki

Lomba Foto Jalan Rusak di Sragen Jadi Viral, Panitia: Ada yang 10 Tahun Tak Diperbaiki

Regional
Dicopot karena Tiru Tren Citayam Fashion Week, Camat Payakumbuh Dinilai Langgar Norma Kesopanan

Dicopot karena Tiru Tren Citayam Fashion Week, Camat Payakumbuh Dinilai Langgar Norma Kesopanan

Regional
Usut Kematian Pria di Lokasi Penggembalaan Ternak di Lembata, Polisi Periksa 6 Saksi

Usut Kematian Pria di Lokasi Penggembalaan Ternak di Lembata, Polisi Periksa 6 Saksi

Regional
Hari Ini Presiden Jokowi ke Kalbar, Resmikan Pelabuhan Tanjungpura dan Gedung Baru RSUD Soedarso Pontianak

Hari Ini Presiden Jokowi ke Kalbar, Resmikan Pelabuhan Tanjungpura dan Gedung Baru RSUD Soedarso Pontianak

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pikap Masuk Jurang di Ciamis | 6 Siswa SMP di Lampung Bunuh Teman Sekelasnya

[POPULER NUSANTARA] Pikap Masuk Jurang di Ciamis | 6 Siswa SMP di Lampung Bunuh Teman Sekelasnya

Regional
Misteri Tewasnya Pasutri di Mamasa, Uang Rp 10 Juta Raib, Anak Korban Selamat Usai Merintih

Misteri Tewasnya Pasutri di Mamasa, Uang Rp 10 Juta Raib, Anak Korban Selamat Usai Merintih

Regional
Curhat Camat Payakumbuh Dicopot Usai Buat Konten ala 'Citayam Fashion Week'

Curhat Camat Payakumbuh Dicopot Usai Buat Konten ala "Citayam Fashion Week"

Regional
Cerita Warga Non-Muslim Pangalengan Bertahun-tahun Kesulitan Makamkan Jenazah

Cerita Warga Non-Muslim Pangalengan Bertahun-tahun Kesulitan Makamkan Jenazah

Regional
Kronologi Bocah SD Tewas Tersetrum Lampu Penghangat Anak Ayam di Trenggalek

Kronologi Bocah SD Tewas Tersetrum Lampu Penghangat Anak Ayam di Trenggalek

Regional
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 9 Agustus 2022: Pagi Cerawan, Sore Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 9 Agustus 2022: Pagi Cerawan, Sore Cerah Berawan

Regional
Ternyata Jalur Pikap Masuk Jurang di Ciamis Rawan Kecelakaan, Berikut Deretan Kejadiannya

Ternyata Jalur Pikap Masuk Jurang di Ciamis Rawan Kecelakaan, Berikut Deretan Kejadiannya

Regional
Sambut Hari Kemerdekaan, KAI Berikan Tarif Khusus, Harga Mulai Rp 17.000

Sambut Hari Kemerdekaan, KAI Berikan Tarif Khusus, Harga Mulai Rp 17.000

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.