Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Jokowi: Memang Ada Permainan

KOMPAS.com - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng mendapat sorotan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi meminta aparat keamanan segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Selain itu, menurut Jokowi, kasus tersebut adalah masalah serius.

"Saya minta diusut tuntas. Sehingga kita bisa tahu siapa yang bermain," kata Jokowi dalam kunjungannya ke Sumenep, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Jokowi soal Kasus Minyak Goreng yang Libatkan Dirjen Kemendag: Usut Tuntas, Biar Tahu Siapa yang Bermain

Dugaan soal adanya permainan tersebut, kata Jokowi, berdampak pada sejumlah kebijakan pemerintah soal harga eceran tertinggi (HET).

"Kebijakan-kebijakan kita misalnya, penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah beberapa minggu ini belum efektif," kata dia.

"Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini," kata dia.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembangunan 5 RTH di Madiun, Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab

Keterlibatan Dirjen Kemendag

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Ilustrasi minyak goreng curah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022.

Salah satu tersangka adalah IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

Sementaar itu, untuk tiga tersangka lainnya adalah para petinggi perusahaan yang berupaya mendekati IWW agar memberikan izin ekspor CPO.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," beber Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa,19 April 2022.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

(Penulis : Kontributor Sumenep, Ach Fawaidi | Editor : Andi Hartik)