BENGKULU, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bengkulu mengklarifikasi pernyataan Bank Indonesia (BI) terkait daerah itu sebagai kota dengan ranking pertama di Indonesia dalam indeks pengalaman pemerasan pengguna layanan di Pemkot Bengkulu.
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Joni Marsius dalam konferensi pers dengan wartawan di Bengkulu via zoom meeting, Rabu (6/4/2022) menyebutkan kendala-kendala investasi di Bengkulu.
Baca juga: BI: Jeleknya Infrastruktur, Pelabuhan, Gratifikasi, Perburuk Investasi Bengkulu
Dalam konferensi pers itu BI mengutip SPI KPK 2018 menyebutkan Kota Bengkulu di urutan pertama pada indeks pengalaman pemerasan pengguna layanan Pemkot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, Eko Agusrianto mengatakan bahwa data yang disampaikan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu dalam konferensi pers beberapa waktu lalu diragukan kebenarannya, apalagi mengambil sumber hasil dari survei KPK.
"Karena Pemkot Bengkulu sendiri sampai saat ini tidak pernah mendapatkan hasil dari survei tersebut. Kami minta kepada BI Perwakilan Bengkulu segera menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut," kata Eko dalam pesan tertulisnya pada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).
Eko menegaskan justru Pemkot Bengkulu sangat mendukung upaya reformasi birokrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
"Terkait masalah pelayanan ini, Pemkot beberapa waktu lalu telah me-launching Mal Pelayanan Publik (MPP). Adapun kantor MPP ini menggunakan fasilitas Rumah Dinas Wali kota. Inilah salah satu bentuk komitmen Pemkot terhadap keberadaan MPP, sehingga nanti diharapkan pelayanan yang diberikan lebih cepat dan transparan karena dilakukan secara online. Ini sebagai bukti bahwa Pemkot sejak awal sudah menghindari hal hal yang berbau suap dan gratifikasi, ini sejalan dengan visi Pemkot yang religius dan bahagia," kata Eko.
Baca juga: Polda Bengkulu Tangkap DJ dan Selebgram Jadi Afiliator Judi Online
Terkait pelayanan masyarakat, salah satu contoh di bidang administrasi kependudukan justru Pemkot mendapat apresiasi dari Dirjen Dukcapil.
Bahkan dalam berbagai kesempatan, Dirjen Dukcapil menyampaikan agar pemerintah kabupaten kota di Indonesia belajar pengelolaan administrasi kependudukan ke Kota Bengkulu melalui aplikasislawe.bengkulukota.go.id.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.