Masalah Kemiskinan dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Picu Maraknya Aksi Sindikat TPPO di NTT

KOMPAS.com - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi ancaman serius.

Salah satu modus yang sering digunakan anggota sindikat TPPO kepada warga adalah iming-iming gaji tinggi dengan mudah.

Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan dan mentalitas masyarakat untuk mau bekerja keras membuat mereka mudah terjebak dengan hasutan sindikat TPPO.

"Sejauh yang saya ketahui di lapangan, faktor utama adalah kebutuhan ekonomi. Di daerah asal, kondisinya kurangnya lapangan pekerjaan, lalu kurangnya adanya sosialisasi (soal TPPO)," kata Sr Laurentina SDP, dari Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi (YSPI) yang bergelut dalam pendampingan korban TPPO, kepada Kompas.com, Minggu (3/4/2022). 

Selain itu, menurut Laurentina, mentalitas warga yang ingin cepat mendapat pekerjaan dan gaji banyak juga memudahkan para sindikat TPPO beraksi mencari korban.

Baca juga: Melawan Sindikat TPPO, Migrant Care Soroti soal Restitusi bagi Korban

Infrastruktur buruk

Laurensia menambahkan, faktor infrastruktur yang buruk di daerah juga memicu maraknya TPPO.

Dari pengamatannya, beberapa daerah di NTT yang sering menjadi incaran sindikat TPPO sebagian besar kondisi infrastrukturnya memprihatinkan, daerah itu adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, terutama di Kecamatan Mollo, Ayotupas, Oeekam,Onlasi, dan Putian.

Lalu Kabupaten Malaka yang hampir semua kecamatan rentan akan TPPO. Disusul Kabupaten Kupang, terutama Kecamatan Amfoang , Fatuliu, daerah area eks TIM-TIM.

Setelah itu Pulau Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur Adonara.

Baca juga: Membongkar Modus Sindikat TPPO, Beri Janji Gaji Tinggi hingga Tunjukkan Foto Rumah Mewah