Orangtua Mahasiswa Beberkan Menurunnya Kualitas SBM ITB: Permasalahan Belum Selesai

Program ini dilakukan SBM ITB dalam rangka penyebarluasan pola pikir wirausaha bagi mahasiswa. Selain itu ada beberapa program yang tidak bisa terlaksana atau berkurang, karena berkurangnya anggaran.

Selanjutnya, Tim Transisi yang dibentuk rektor hanya melibatkan tim Rektorat dan SBM ITB dalam kedudukan yang tidak sejajar serta tidak ada pihak yang netral.

"Ini tidak sesuai yang diharapkan," ucap dia.

Dengan demikian, hasilnya dikhawatirkan hanya searah dan tidak menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan yang terjadi di SBM ITB.

Padahal tim ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tetap menjaga mutu pendidikan di SBM ITB. Apalagi tim itu tidak dibentuk MWA.

Baca juga: [POPULER JAWA BARAT] Modus Arisan Bodong Rp 21 Miliar | Konflik Rektor-Dosen SBM ITB

Itulah mengapa tim tidak melibatkan MWA, Senat Akademik, dan perwakilan orangtuaa selaku bagian dari stakeholder.

Oleh karena itu, Ali menuntut Menteri Pendidikan terlibat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SBM ITB, dimana Menteri Pendidikan adalah ex-officio Anggota MWA ITB.

Sebagai Anggota MWA ITB, Mendikbudristek dapat meminta MWA ITB melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan di ITB.

Caranya, dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah atau Satgas dengan masa kerja 1 bulan. Terdiri dari MWA, yang diwakili unsur Alumni, masyarakat, pengusaha dan Senat, rektorat, SBM ITB dan orangtua.

Mendikbudristek dapat meminta MWA ITB untuk memberlakukan status quo agar proses pendidikan di SBM ITB seperti sediakala sehingga tidak mengurangi mutu pendidikan, tidak hanya sekedar masalah renumerasi dosen.

Ali meminta agar pihak Kemendikbudristek dapat menyelesaikan permasalahan di SBM ITB dalam waktu 1 bulan sampai dengan akhir April 2022.

"Apabila permasalahan tetap berlanjut yang berdampak pada berkurangnya mutu pendidikan, Forum Orang Tua akan meminta peran negara melalui pengadilan negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ucap dia.

Sehingga Mendikbud, MWA, REKTORAT, SBM ITB dan Forum Orang Tua bisa berada dalam 1 meja perundingan, dan membahas permasalahan secara terbuka, dialogis, argumentatif, dapat dilihat publik sehingga hasil putusan hakim mengenai penyelesaian masalah di SBM akan bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita sebelumnya, pencabutan hak swakelola anggaran SBM ITB berbuntut panjang. Bahkan dosen SBM ITB sempat mogok mengajar dan meminta mahasiswanya belajar mandiri.