Jelang PTM 100 Persen di Sejumlah Wilayah, Epidemiolog: “Mindset” Pemimpin Daerah Harus Dihomogenkan

KOMPAS.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bakal diberlakukan di sejumlah daerah, di antaranya Provinsi DIY, Kota Surabaya, dan Kabupaten Bangli.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar PTM 100 persen pada Senin (28/3/2022).

Adapun PTM 100 persen di Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal dimulai pada hari yang sama dengan DIY, yakni Senin.

Berbeda dengan dua daerah sebelumnya, PTM 100 persen di Kabupaten Bangli, Bali, akan diselenggarakan Jumat (1/4/2022).

Terkait PTM 100 persen ini, epidemiolog Kamaluddin Latief meminta kepala daerah untuk menyamakan pandangan soal situasi pandemi.

“Mindset pemimpin daerah harus dihomogenkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Baca juga: Menengok Persiapan Sejumlah Daerah Jelang Terapkan PTM 100 Persen

Salah satu yang disorot Kamal adalah mengenai perbaikan data Covid-19. Kala berada pada situasi pandemi, data sangat penting untuk membuat kebijakan.

Dalam konsep desentralisasi, pemimpin daerah memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan, yang mana akan berpengaruh pada warganya.

Satu di antaranya adalah soal kebijakan PTM 100 persen ini.

Sejumlah kepala daerah menjelaskan, PTM 100 digelar lantaran kasus Covid-19 di wilayahnya menurun.

Namun, Kamal mempunyai pandangan berbeda.

Baca juga: Jelang PTM 100 Persen di Sejumlah Daerah, Epidemiolog Ingatkan Potensi “Bom Waktu”

Peneliti senior ini memandang, meski kasus Covid-19 di daerah mengalami penurunan, tetapi itu merupakan rentetan dari tes Covid-19 yang juga berkurang.

“Sekarang kurva turun karena jumlah tes turun. Mungkin kita tidak lagi semasif dulu saat melakukan tes,” ucapnya.

Jika tes berkurang, ini akan berdampak pada pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang juga turun. Padahal, tes WGS diperlukan untuk mendeteksi varian Covid-19.

Baca juga: Sejumlah Daerah Akan Gelar PTM 100 Persen, Epidemiolog Ingatkan Pentingnya Literasi Kesehatan

Selain itu, Kamal meminta agar pemimpin daerah bersama pemerintah pusat untuk terus memantau perkembangan pandemi di negara-negara tetangga.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Apalagi di Indonesia sekarang tidak ada kebijakan karantina terhadap pelaku traveling,” ungkapnya.

Baca juga: [POPULER YOGYAKARTA] Warga Antre Beli Minyak Goreng Curah | Sekolah di DIY Bersiap PTM 100 Persen

Kamal juga meminta agar kepala daerah responsif terhadap laju penyebaran Covid-19.

“Bila terjadi lonjakan kasus, pemimpin daerah harus memiliki keberanian untuk menutup PTM. Plan itu harus ada,” tandasnya.