Kumpulkan Lurah hingga Camat, Wali Kota Surabaya Minta Pelayanan Publik Disempurnakan

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis (24/3/2022).

Pengarahan ini dikhususkan kepada lurah, camat, kepala puskesmas, dan rumah sakit, bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Baca juga: Dirjen Hubdar Temui Massa Driver Ojol di Surabaya: Kami Tindaklanjuti Tuntutannya

Pada kesempatan itu, Eri bersyukur karena Kota Surabaya sudah masuk PPKM level 1. Itu artinya, gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik.

Namun, ke depannya ekonomi kerakyatan harus terus digerakkan. Apalagi, ekonomi kerakyatan yang selama ini dilakukan Pemkot Surabaya, sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.

"Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman Pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu," kata Eri saat pengarahan, Kamis.

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Oleh karena itu, ia pun meminta jajarannya mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR itu.

"Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi," katanya.

Intervensi itu bisa bermacam-macam, mulai dari memberikan pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak dan aset pemkot lainnya.

Jika kepala keluarga dari masyarakat berpenghasilan rendah itu telah memiliki pekerjaan, tidak perlu disuruh keluar untuk mengikuti pekerjaan yang disediakan Pemkot Surabaya. Pemkot bisa memberikan pekerjaan itu kepada istri atau anaknya.