Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemicu "Human Trafficking", dari Kemiskinan hingga Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Kompas.com - 24/03/2022, 12:50 WIB
Michael Hangga Wismabrata

Penulis

KOMPAS.com - Situasi ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor pemicu maraknya Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan juga mendorong warga mudah tergiur dengan janji-janji anggota sindikat TPPO.

Anis Hidayah, Ketua Migrant Care, mengatakan, beberapa faktor lain seperti kurangnya pendidikan dan informasi masyarakat soal modus TPPO juga tak bisa diabaikan.

"Pemicu utama human trafficking tentunya adalah kemiskinan, ketiadaan lapangan pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang terbatas, terutama bagi para perempuan, katanya kepada Kompas.com, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Melawan Sindikat TPPO, Migrant Care Soroti soal Restitusi bagi Korban

"Celah itu dimanfaatkan sindikat untuk mencari korban, terutama bagi warga yang jauh dari akses informasi, seperti di desa-desa," tambahnya.

Latar belakang pendidikan

Sementara itu, Anis mengatakan, selama ini para calon pekerja migran didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Dari sisi kapasitas (pendidikan) tersebut, para calon pekerja migran itu belum mempunyai kesadaran yang jauh untuk memastikan apakah migrasi yang dipilih adalah aman dan bukan trafficking.

"Kondisi ini juga menjadi pemicu TPPO. Untuk itu faktor pendidikan adalah kunci yang sangat penting," katanya.

Baca juga: Dijanjikan Dikirim ke Timur Tengah, Remaja Korban TPPO Disekap hingga Hamil

 

Akses informasi terbatas

Foto: 21 tenaga kerja non prosedural asal NTT yang berhasil diamankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), di pelabuhan laut Larantuka, Senin (21/3/2022). Dokumen Disnakertrans Provinsi NTT Foto: 21 tenaga kerja non prosedural asal NTT yang berhasil diamankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), di pelabuhan laut Larantuka, Senin (21/3/2022).

Selain dua hal di atas, ada salah satu faktor lain yang memicu terjadinya TPPO, yaitu terbatasnya akses informasi bagi masyarakat soal TPPO.

Seharusnya, menurut Anis, memberikan informasi resmi soal TPPO itu adalah tanggung jawab pemerintah.

"Apa ya, masih terbatasnya akses informasi resmi dari pemerintah soal trafficking itu sendiri. Tidak banyak desa-desa yang menyediakan informasi soal trafficking, modusnya apa, apa unsur-unsurnya, dan bagaimana cara mengidentifikasi trafficking," katanya.

Hal ini membuat pengetahuan masyarakat soal trafficking menjadi terbatas. Kondisi ini memudahkan para anggota sindikat TPPO leluasa mencari korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pilkada 2024?

Berapa Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pilkada 2024?

Regional
4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Regional
Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Regional
Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Regional
Polres Siak Pasang Stiker 'Cahaya' pada Truk di Jalan Tol Permai

Polres Siak Pasang Stiker "Cahaya" pada Truk di Jalan Tol Permai

Regional
2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

Regional
10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

Regional
Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Regional
Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Regional
Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Regional
RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

Regional
Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Regional
Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com