Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2022, 16:30 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Padang, Sumatera Barat kembali menggelar sidang lanjutan gugatan warga Padang, Hardjanto Tutik terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan terkait utang pemerintah tahun 1950, Rabu (23/3/2022).

Sidang tersebut dipimpin majelis hakim Ferry Hardiansyah (hakim ketua), Yose Ana Rosalinda (anggota) dan Egi Nofita.

Dalam sidang itu, kuasa hukum penggugat, Amiziduhu Mendrofa memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi atau jawaban tergugat.

Dalam jawaban atas replik tergugat, Mendrofa mengatakan jawaban tergugat yang menyatakan Presiden tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat sangat keliru.

Baca juga: Gugatan Warga Padang yang Minta Jokowi Bayar Utang Berlanjut ke Persidangan

"Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 mempunyai kaidah hukum yang berbunyi gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata menguasai barang-barang sengketa," kata Mendrofa.

Mendrofa mengatakan, jawaban tergugat yang menyebutkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur tidak dapat diterima.

Dalil-dalil yang digunakan tergugat, kata Mendrofa, tidak dapat diterima.

Sementara untuk jawaban tergugat yang menyatakan tidak jelasnya objek perkara, kata Mendrofa, sangat keliru.

Baca juga: Jokowi Dijadikan Tergugat Kasus Utang Negara Tahun 1950, Kuasa Hukum Presiden: Penggugat Keliru

Mendrofa mengatakan, berdasarkan bukti penerimaan uang pinjaman oleh tergugat yang ditandatangani Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan saat itu merupakan bukti sah sehingga dalil dari tergugat soal objek perkara tidak jelas tidak dapat diterima.

Setelah mendengarkan replik dari penggugat, sidang dilanjutkan 2 minggu mendatang dengan agenda duplik atau jawaban dari tergugat.

"Sidang dilanjutkan 2 minggu depan dengan agenda duplik dari tergugat," kata Ferry Ardiansyah. 

Penggugat dinilai keliru

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Presiden RI, Khaidir menyebutkan, tindakan warga Padang, Hardjanto Tutik menarik Presiden sebagai pihak tergugat merupakan hal yang keliru.

Presiden sebagai kepala pemerintahan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan," kata Khaidir, dalam jawaban tertulisnya di sidang PN Padang, Rabu (9/3/2022).

Khaidir menyebutkan, dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 itu disebutkan kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Khaidir juga menyebutkan, PN Padang tidak berwenang mengadili perkara yang dimohonkan penggugat karena yang dimohonkan adalah menyangkut tindakan administrasi negara.

Sementara kuasa hukum Menteri Keuangan, Ayu Fitriana dalam jawabannya mengatakan, eksepsi gugatan kabur karena penggugat tidak menguraikan bentuk, jenis atau dengan cara bagaimana tergugat Menteri Keuangan disangkakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ayu menyebutkan Keputusan Menteri Keuangan 466a/1978 tidak bertentangan dengan asas fiksi hukum.

"KMK ditetapkan pada 28 November 1978 sedangkan UU 12/2011 yang jadi acuan penggugat ditetapkan pada 12 Agustus 2011 sehingga bagaimana mungkin suatu kebijakan pemerintah yang diambil pada tahun 1978 mendasarkan pada regulasi yang pada saat itu belum ada," kata Ayu.

Kuasa hukum penggugat Amiziduhu Mendrofa memperlihatkan surat utang negara kliennyaKOMPAS.COM/PERDANA PUTRA Kuasa hukum penggugat Amiziduhu Mendrofa memperlihatkan surat utang negara kliennya

Soal utang pemerintah tahun 1950

Seperti diketahui, seorang warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950.

Selain Presiden Joko Widodo, Hardjanto juga menggugat Menteri Keuangan dan DPR RI ke Pengadilan Negeri Padang.

Hardjanto merupakan anak kandung dari Lim Tjiang Poan, yang merupakan pengusaha rempah yang meminjamkan uang kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 .

Sebelum masuk ke dalam sidang gugatan, PN Padang sudah memfasilitasi mediasi kedua pihak.

Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

Tergugat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan dan ikut tergugat DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Motif Balas Dendam ke Wali Kota Blitar Santoso, Kuasa Hukum Samanhudi: Hubungannya Baik Sekali

Bantah Motif Balas Dendam ke Wali Kota Blitar Santoso, Kuasa Hukum Samanhudi: Hubungannya Baik Sekali

Regional
Pembangunan Jembatan Terpanjang di Indonesia Segera Direalisasikan di Kepri

Pembangunan Jembatan Terpanjang di Indonesia Segera Direalisasikan di Kepri

Regional
Berapa Gaji dan Lama Masa Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pemilu 2024?

Berapa Gaji dan Lama Masa Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pemilu 2024?

Regional
Balita di Jayapura Dianiaya Ayah hingga Tulang Kakinya Patah

Balita di Jayapura Dianiaya Ayah hingga Tulang Kakinya Patah

Regional
Sekjen PDI-P soal Potensi Gibran Maju Jadi Gubernur Jateng atau Jakarta: Yang Penting Melatih Diri

Sekjen PDI-P soal Potensi Gibran Maju Jadi Gubernur Jateng atau Jakarta: Yang Penting Melatih Diri

Regional
Potret Ganjar dan Megawati Mengobrol di Acara Pelantikan Wali Kota Semarang

Potret Ganjar dan Megawati Mengobrol di Acara Pelantikan Wali Kota Semarang

Regional
Lakukan Aborsi di Kamar Hotel, Perempuan Muda Meninggal Dunia

Lakukan Aborsi di Kamar Hotel, Perempuan Muda Meninggal Dunia

Regional
Polda Sumsel Buru Polisi Gadungan Tipu Wanita dengan Modus Video Call, Bujuk Korban Buka Baju

Polda Sumsel Buru Polisi Gadungan Tipu Wanita dengan Modus Video Call, Bujuk Korban Buka Baju

Regional
Mantan Suami Norma Risma Ternyata Sudah Cabut Aduan Pencemaran Nama Baik

Mantan Suami Norma Risma Ternyata Sudah Cabut Aduan Pencemaran Nama Baik

Regional
Sekjen PDI-P Hasto Jelaskan soal Politik Dinasti, Ini Katanya...

Sekjen PDI-P Hasto Jelaskan soal Politik Dinasti, Ini Katanya...

Regional
Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU): Latar Belakang, Tokoh, dan Tujuannya

Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU): Latar Belakang, Tokoh, dan Tujuannya

Regional
Sejumlah Anak di Pati Dirawat di Bangsal Kejiwaan akibat Keranjingan 'Game' dan Konten Porno

Sejumlah Anak di Pati Dirawat di Bangsal Kejiwaan akibat Keranjingan "Game" dan Konten Porno

Regional
Proyek Jalan Raya di Padang Dinilai Asal Jadi, Dinas PUPR Buka Suara

Proyek Jalan Raya di Padang Dinilai Asal Jadi, Dinas PUPR Buka Suara

Regional
Pendaki Wanita Tewas di Gunung Lawu: Proses Evakuasi Terkendala Cuaca

Pendaki Wanita Tewas di Gunung Lawu: Proses Evakuasi Terkendala Cuaca

Regional
Jual Motor Hasil Curian di Facebook, 2 Pemuda di Ende Ditangkap

Jual Motor Hasil Curian di Facebook, 2 Pemuda di Ende Ditangkap

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.