Kompas.com - 22/03/2022, 12:32 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com – Rania (57) kaget saat petugas datang dengan pengawalan ketat polisi mematok batas kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) di samping rumah akhir Februari lalu.

Warga RT 10 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim) hanya terdiam. Awalnya dia tak tahu patok itu IKN. Dia baru tahu setelah baca tulisan pada papan plang "batas kawasan inti pusat pemerintah dilarang merusak”.

“Mereka datang langsung matok, tek tek tek (meniru bunyi ketukan saat mematok) langsung pergi. Baru saya baca plang, oh IKN,” kata dia saat ditemui Kompas.com di kediamannya, Sabtu (19/3/2022).

Baca juga: Jadi Penyangga Pangan IKN, Akan Ada 100.000 Hektar Sawah Baru di Tanah Bumbu Kalsel

Ibu dua anak ini mengaku tak mendapat pemberitahuan sebelum pematokan itu dilakukan, baik dari RT maupun lurah. Dia lalu bertanya ke RT. Penjelasan RT, kata dia, patok itu batas KIPP.

“Kata bu RT, nanti ada penjelasan dari lurah. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan,” tutur dia.

Kendati begitu, Rania tidak mempermasalahkan pematokan tersebut. Dia mendukung penuh IKN, asal pembangunan nanti, tak menggusur bangunan dan lahan miliknya.

Rania dan suaminya memiliki lahan seluas 18 x 50 meter dengan status segel. Di atas lahan itu berdiri, satu bangunan rumah, warung sembako ukuran kecil, sisanya dijadikan kebun.

Kebun persis di belakang rumahnya, ada tanaman rambutan, mangga, cempedak, karet, hingga kelapa sawit.

Dia bilang jika pembangunan IKN berdampak ke tanahnya, maka dia meminta ganti rugi bangunan rumah, kebun dan warung sembako sebagaimana yang dia miliki saat ini.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema untuk Tarik Investor Proyek IKN Nusantara, Seperti Apa?

“Kalau hanya diberi rumah aja, mau makan pakai apa. Harus ada tempat usaha dan kebun, baru saya bisa angkat kaki,” kata dia.

Sebagai warga suku asli Paser, Rania ingin hidup tenang di tanah kelahirannya. Karena itu, dia meminta agar pembangunan IKN tak merampas hak masyarakat lokal.

“Ada IKN kita bersyukur, ramai. Tapi kita jangan ganggu kami, jangan gusur kami. Kalau membangun silahkan. Kami tinggal di sini sejak nenek moyang kami, saya mau mati di sini, kakek moyang kami lahirkan kami di sini," pungkas dia.

Warga lain, Yati Dahlia juga mengaku tak dapat pemberitahuan. Dia tidak melarang pemindahan IKN ke Sepaku. Namun, ia berharap pembangunan IKN bisa lebih partisipasif.

"Kami nggak ada pemberitahuann. Enggak ada diajak bicara. Kami enggak dipanggil koordinasi masalah itu. Lahan kami ikut kena," kata dia.

Baca juga: Wakil Kepala Otorita IKN: Kami Ingin Buat Keajaiban Tanpa Langgar Aturan

Rania (57) saat ditemui Kompas.com di kediamannya di RT 10 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (19/3/2022). ZAKARIAS DEMON DATON/KOMPAS.com Rania (57) saat ditemui Kompas.com di kediamannya di RT 10 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (19/3/2022).

"Kita nggak melarang cuma diundanglah biar kami tahu. Kami ingin semua orang di sini dilindungi. Sebelum ada perusahaan, orangtua saya sudah di sini," tambah dia.

Warga RT 16 Kelurahan Pemaluan, Hasan Sulaiman (75) juga menyebut patok KIPP masuk sebagian lahannya. Meski begitu dia sudah siap melepas namun hanya sebagian jika negara membutuhkan.

“Kalau memang diambil buat negara ya sebagianlah, jangan semua,” kata dia.

Hasan punya lahan sekitar 20-an hektar yang dibeli dari warga setempat pada 2014. Lahan miliknya itu kini ditumbuhi kelapa sawit. Sebagian sudah sertifikat hak milik (SHM), sebagian lain masih segel.

Hasan juga mengaku belum mendapat sosialisasi perihal pembebasan lahan tersebut.

“Kami juga mau tinggal di sini jangan semua dibeli pemerintah. Kita enggak mau pindah, kita ada anak cucu juga yang mau tinggal,” kata dia.

Baca juga: KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Sekretaris Camat Sepaku, Adi Kustaman mengakui sosialisasi pematokan KIPP ke masyarakat belum maksimal. Sehari sebelum dipatok, ia mengaku diundang rapat di kantor BPN/ATR Balikpapan.

“Besoknya harus sudah dipasang patok. Saya tolak. Saya bilang harus sosialisasi dulu ke masyarakat,” kata dia.

Usulan tersebut diterima namun diberi waktu hanya sehari. Malamnya ia mengundang masyarakat melalui pesan singkat melalui lurah dan RT.

“Malam-malam karena enggak sempat bikin surat undangan resmi, saya bikin informasi melalui WA (WhatsApp) ke Kades Bumi Harapan dan Pemaluan untuk diteruskan ke RT dan masyarakat pemilik lahan untuk sosialisasi besoknya,” kata dia.

Saat sosialisasi, kata Adi, sebagian masyarakat menghadiri namun sebagian lain tidak.

"Tapi saya rasa sudah cukup mewakili karena banyak juga hadir. Ketua RT juga hadir. Namanya mendadak, mungkin sedang enggak di tempat. Intinya, semua yang hadir semua setuju,” tutur dia.

Baca juga: Datang ke KPK untuk Konsultasi, Kepala Otorita IKN Ingin Dikawal dari Depan

Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan  Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Usai sosialisasi itu, tim turun lapangan mematok. Sebanyak 50 titik dipasang patok dengan jarak masing-masing 25 meter sampai 50 meter.

Dari luasan KIPP 6.671 hektar yang dipatok sekitar 800 – 1000 hektar yang masuk areal penggunaan lain (APL). Sebab, sebagian besar dikuasai masyarakat. Ada juga aset Pemda PPU, dan konsesi perusahaan sawit.

Adi mengaku punya data jumlah warga yang lahannya masuk kawasan KIPP beserta jumlah bangunan. Namun, dirinya belum bisa membeberkan karena masih data internal.

Nantinya, semua bangunan warga yang dipatok masuk KIPP bakal direlokasi.

“Otomatis bakal diungsikan (relokasi) karena masuk wilayah KIPP. Masyarakat harus siapkan diri. Masyarakat bisa minta ganti rugi berupa properti, lahan, duit atau pengganti lain yang disepakati," pungkas dia.

Baca juga: Rancangan Perpres soal Perincian Rencana Induk IKN Cantumkan 5 Tahap Pembangunan, Simak Isi Lengkapnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Ayah dan Anak Selamat dari Kecelakaan Maut di Cianjur: Orang-orang Histeris

Kesaksian Ayah dan Anak Selamat dari Kecelakaan Maut di Cianjur: Orang-orang Histeris

Regional
Garut Berstatus Merah, Daerah dengan Angka Stunting Tertinggi di Jabar

Garut Berstatus Merah, Daerah dengan Angka Stunting Tertinggi di Jabar

Regional
6 Lokasi Api Abadi di Indonesia, dari Pulau Jawa hingga Kalimantan

6 Lokasi Api Abadi di Indonesia, dari Pulau Jawa hingga Kalimantan

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 14 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 14 Agustus 2022

Regional
Detik-detik Angin Kencang Porak-poranda 40 Rumah Warga di Bangkalan dalam Waktu 10 Menit

Detik-detik Angin Kencang Porak-poranda 40 Rumah Warga di Bangkalan dalam Waktu 10 Menit

Regional
Kecelakaan Truk di Tol Semarang-Solo, Dua Korban Dinyatakan Tewas

Kecelakaan Truk di Tol Semarang-Solo, Dua Korban Dinyatakan Tewas

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 14 Agustus 2022

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 14 Agustus 2022

Regional
Dokter di Surabaya Dapat Tagihan Rp 80 Juta dari PLN, Ini Penyebabnya

Dokter di Surabaya Dapat Tagihan Rp 80 Juta dari PLN, Ini Penyebabnya

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 14 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 14 Agustus 2022

Regional
Truk Tabrak Truk Mogok di Tol Semarang-Solo, 2 Orang Meninggal

Truk Tabrak Truk Mogok di Tol Semarang-Solo, 2 Orang Meninggal

Regional
Pelaku Pembunuhan Murid SD di Ruang Kelas Diringkus Polisi, Motif Diduga karena Dendam

Pelaku Pembunuhan Murid SD di Ruang Kelas Diringkus Polisi, Motif Diduga karena Dendam

Regional
Tak Langsung Menepi Saat Hujan Deras, Buruh Tani Tewas Tersambar Petir di Probolinggo

Tak Langsung Menepi Saat Hujan Deras, Buruh Tani Tewas Tersambar Petir di Probolinggo

Regional
Jelang Tahun Politik, KPU Jabar Lakukan Sosialisasi Kepemiluan untuk Para Pelajar

Jelang Tahun Politik, KPU Jabar Lakukan Sosialisasi Kepemiluan untuk Para Pelajar

Regional
Rem Blong, Fuso Masuk Jurang Sedalam 20 Meter di Bengkulu, Evakuasi Korban Terkendala Medan

Rem Blong, Fuso Masuk Jurang Sedalam 20 Meter di Bengkulu, Evakuasi Korban Terkendala Medan

Regional
Tangkap Ikan Pakai Bom Rakitan, 4 Warga Sumba Barat Daya Ditangkap Anggota TNI

Tangkap Ikan Pakai Bom Rakitan, 4 Warga Sumba Barat Daya Ditangkap Anggota TNI

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.