Warga Bentrok Gara-gara Pengeras Suara Mushala, Sosiolog Sebut Pentingnya Berdialog

KOMPAS.com - Gara-gara pengeras suara mushala, terjadi keributan antarwarga di Jalan Pemuda, Kelurahan Tampan, Kecamatan Patung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (16/3/2022) sekitar pukul 23.30 WIB.

Keributan itu berawal adanya seorang warga berinisial R protes karena pengeras suara mushala yang mengarah ke rumahnya. Saat itu, anaknya berusia tiga tahun sedang sakit.

R kemudian meminta tolong agar pengeras suara tidak diarahkan langsung ke rumahnya. Namun, protes R tidak diterima oleh warga lainnya sehingga terjadi selisih paham dan terjadi cekcok.

Baca juga: Gara-gara Pengeras Suara Mushala, Warga di Pekanbaru Bentrok

Namun, usai keributan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Terkait dengan kejadian itu, Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Siti Zunariyah mengatakan, persoalan bentrok antarwarga gara-gara pengeras suara bisa dibaca ke dalam berbagai cara.

Pertama, kata Dosen UNS ini, munculnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 5 tahun 2022 tentang pengaturan suara toa masjid diakui atau tidak telah menimbulkan sejumlah pro dan kontra.

Masih kata Siti, tidak hanya menyangkut persepsi terhadap aturan tersebut, namun juga tentang realita bahwa ketersediaan sarana dan prasarana masjid ataupun mushola yang berbeda-beda.

Baca juga: Berakhir Damai, Ini Kata Polisi soal Cekcok Warga gara-gara Pengeras Suara Mushala di Pekanbaru

Akibatnya, sambungnya, praktek dari aturan tersebut tidak dapat dengan mudah dilakukan.

"Situasi ini tentu menjadi semakin rumit ketika kondisi sosial politik kita cenderung mengalami fragmentasi sebagai imbas dari pemilu 2014 maupun 2019," katanya melalui pesan WhatApps kepada Kompas.com, Sabtu (19/3/2022) sore.

"Kondisi ini seringkali menimbulkan multi tafsir bahkan silang pendapat yang berujung pada konflik persepsi dan cara pandang. Apabila ketersediaan sarana yang tidak memadahi bertemu dengan situai sosial politik masyarakat yang mengalami konflik cara pandang tersebut, maka bukan tidak mungkin potensi konflik tersebut akan terjadi," sambungnya.

Baca juga: Warga yang Cekcok karena Pengeras Suara Mushala Telah Sepakat Berdamai

Kata Siti, situasi tersebut sebenarnya sudah sering terjadi di banyak wilayah, seringkali konfliknya laten, namun sekarang jadi manifest bagaimanapun tidak terlepas dari tahun-tahun politik yang telah kita masuk, apapun bisa digoreng dan digiring pada isu tertentu.

Kata Siti, SE Menteri Agama tidak bisa jalan sendiri, dia butuh beragam instrumen untuk bisa direalisasikan, termasuk persiapan sosial masyarakat agar tidak terjadi konflik horisontal, utamanya yang mengarah ke SARA.

Tapi, kata Siti, memang persoalan persepsi pada masyarakat tentang suara toa juga bisa beragam.

"Persepsi yang dilembagakan menjadi perilaku dan budaya masyarakat kita telah mengakar, apalagi Riau, yang mayoritas warga muslim, tentu menggunakan toa masjid untuk berbagai keperluan ibadah menjadi hal yang biasa," ujarnya.

"Persoalannya hari ini kita dihadapkan pada situasi yang mesti dirubah, karena masyarakat kita tidaklah tunggal, bahkan majemuk. Tidak hanya soal keyakinan, tapi juga kepentingan, dan negara menjamin soal itu," lanjutnya

Baca juga: Berawal Lambaikan Tangan dengan Seseorang, Nakes Dibunuh Tunangan, Pelaku Terlebih Dahulu Bunuh Anak Korban

Pentingnya dialog dan duduk bersama

Kata Siti, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, pentingnya duduk bersama dan membangun dialog untuk kemudian merumuskan kesepakatan bersama sehingga menjadi kata kunci penting.

"Kita akan belajar bertindak berdasar kebutuhan dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan apa-apa yang dulu pernah nenek moyang kita lakukan," ujarnya.

"Disitulah bagian penting dari demokrasi, dan ini yang harus dibangun pada masyarakat lingkup paling bawah yang syarat dengan beragam situasi yang jadi kesepakatan antar wilayah atau daerah bisa jadi berbeda," sambungnya.

Baca juga: Warga Geruduk Perumahan di Tangerang karena Toa Masjid, Polisi: Sudah Beres, Hanya Salah Paham

Saat ditanya apakah warga berhak meminta pengeras suara untuk tidak diarahkan ke rumahnya, Siti mengatakan, dalam hal ini pentingnya membangun kembali empati dan tepo seliro pada masyarakat, dan dari sanalah sebenarnya proses saling menghargai dan menghormati berawal.

"Yang tidak boleh ketinggalan adalah peran lembaga sosial kelembagaan yang ada, bisa diperluas area jelajahnya pada isu-isu sosial kemasyarakatan tentang bagaimana membangun harmoni antar warga dengan beragam instrumen yang dia miliki," pungkasnya.

Baca juga: Penggunaan Toa Masjid Dibatasi, DMI Jakpus Belum Ambil Sikap