Penipu Mengaku "Bupati" Salatiga, Wali Kota: Pelaku Kurang Belajar

SALATIGA, KOMPAS.com - Modus penipuan mengaku Wali Kota Salatiya Yuliyanto kembali terjadi. Pelaku menggunakan modus penggalangan dana untuk yayasan dan pondok pesantren.

Yuliyanto mengatakan, dirinya mengetahui adanya pesan melalui Whatsapp tersebut karena mendapat laporan dari beberapa warga.

Baca juga: Kades di Magetan Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Penipuan Penjualan Sapi

"Ada yang melakukan konfirmasi kepada saya terkait permintaan tersebut. Saya jelaskan itu adalah penipuan," ujarnya, Kamis (17/3/2022).

Menurut Yuliyanto, ada dua pesan yang dikirimkan pelaku, meski isinya secara garis besar sama. Pesan pertama mengaku sebagai Bupati Salatiga dan pesan kedua tertulis Wali Kota Salatiga.

"Kalau yang Bupati Salatiga itu jelas salah karena ini kan Kota, jadi kepala daerahnya Wali Kota bukan Bupati. Mungkin pelakunya juga kurang membaca, sehingga ada salah itu," ungkapnya.

Yuliyanto menegaskan tidak pernah menggalang dana untuk donasi. "Tidak ada itu penggalangan dana, jadi yang dilakukan itu jelas penipuan. Kalau sudah penipuan, maka laporkan saja ke Polres Salatiga," kata dia.

Dia juga menilai masyarakat sudah bisa membedakan pesan yang benar dan pesan yang bertujuan menipu. "Penipuan dengan modus seperti ini kan sudah sering, jangan terjebak. Kalau sedang iseng, penipu-penipu itu dikerjain saja," kata Yuliyanto.

Sementara Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana mengatakan sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. "Kita sudah melakukan penelusuran untuk mengungkap identitas pelaku. Ini sudah meresahkan masyarakat dan menurunkan kredibilitas Wali Kota Salatiga," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak segan melakukan konfirmasi jika mendapat pesan yang berisi permintaan uang.

"Di Salatiga saat ini ada Forkompinda yang baru menjabat, seperti Dandim, Kajari, dan Kepala Pengadilan Negeri, momentum ini biasa digunakan penipu untuk beraksi. Tetap harus konfirmasi, semua welcome untuk menjawab kok," kata Indra.

Indra mengatakan, terkadang masyarakat menjadi tidak sadar saat menerima pesan dari pejabat. "Tidak sadar dalam artian sungkan, ewuh pekewuh hingga bisa menyerahkan uang. Jadi semua harus dikroscek terlebih dulu agar tidak menjadi korban," paparnya.

Baca juga: Terdakwa Kasus Penipuan Investasi Emas Dituntut Bayar Rp 53 Miliar oleh Eks Pegawai KPK