Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta IKN Nusantara, dari Alasan Pemindahan Ibu Kota, Pemilihan Kaltim, hingga Anggaran Pembangunan

Kompas.com - 16/03/2022, 07:07 WIB
Puspasari Setyaningrum

Editor

KOMPAS.com - Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur segera terealisasi.

Hal ini semakin jelas setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022.

Baca juga: Filosofi Kehadiran 34 Gubernur di Ritual Kendi Nusantara: Simbol IKN Bukan Cuma Punya Kaltim Saja

Baru-baru ini, Presiden Jokowi dan gubernur dari 34 provinsi juga telah melakukan kegiatan simbolis Prosesi Nusantara Satu.

Kegiatan dilakukan dengan penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari 34 provinsi ke dalam Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3/2022).

Baca juga: Media Asing Soroti Aksi Presiden Jokowi Kemah di IKN Nusantara

Sederet fakta tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pun kembali mengemuka.

Baca juga: IKN Nusantara, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat di Sekitarnya?

1. Alasan Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta

Rencana pemindahan ibu kota negara mulai direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 26 Agustus 2019.

Dikutip dari laman Indonesiabaik.id, terdapat enam alasan utama dari pemindahan ibu kota dari Jakarta.

  1. Beban jumlah penduduk, karena sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa
  2. Beban kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional 58,49%, sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB Nasional sebesar 20,85%.
  3. Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur
  4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.
  5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek.
  6. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Hal  lain yang juga mempertimbangkan adalah beberapa aspek di Jakarta seperti kerawanan banjir, penurunan tanah dan muka air laut naik, pencemaran air sungai, dan sistem pengelolaan transportasi yang buruk hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan.

2. Pemilihan Kaltim Sebagai Lokasi Pembangunan IKN Nusantara

Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru Indonesia adalah di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin 26 Agustus 2019.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (26/08/2019), menurut Presiden Jokowi, Kaltim dipilih karena memiliki infrastruktur yang lengkap, yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol sehingga akan menghemat biaya.

Peta Kalimantan Timurgoogle.com/maps Peta Kalimantan Timur

Terlebih dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi dan lainnya sehingga dinilai cukup strategis.

Minimnya konflik sosial juga disebut menjadi alasan Kaltim dipilih oleh Presiden Jokowi, terlebih ketika menyebut bahwa kajian pemindahan ibu kota Negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosio politik.

3. Pemilihan Nama IKN Nusantara

Ibu kota negara baru nyatanya tidak dibangun pada sebuah kota yang sudah terbentuk, melainkan dengan membuat sebuah kota di sebuah tempat dengan nama yang baru.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com Senin (17/1/2022), dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama "Nusantara".

Suharso mengungkapkan sebelumnya ada 80 calon nama yang diajukan ke Presiden Jokowi namun akhirnya yang terpilih adalah "Nusantara".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Raih Digital Government Award dari Presiden Jokowi, Pemprov Jateng dapat Predikat Provinsi dengan Indeks SPBE Tertinggi

Raih Digital Government Award dari Presiden Jokowi, Pemprov Jateng dapat Predikat Provinsi dengan Indeks SPBE Tertinggi

Regional
Update, Sudah 13 Nama Ikuti Penjaringan Pilkada Brebes di Partai Gerindra

Update, Sudah 13 Nama Ikuti Penjaringan Pilkada Brebes di Partai Gerindra

Regional
Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Regional
Update Kecelakaan Minibus di Banjarnegara: 4 Penumpang Masih Dirawat, Pengemudi Diperiksa Intensif

Update Kecelakaan Minibus di Banjarnegara: 4 Penumpang Masih Dirawat, Pengemudi Diperiksa Intensif

Regional
Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Regional
Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Regional
18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

Regional
Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Regional
Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Regional
4 Kasus Kecelakaan Bus 'Study Tour' Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

4 Kasus Kecelakaan Bus "Study Tour" Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

Regional
Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Regional
Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Regional
Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Regional
Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Regional
Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com