IKN Nusantara, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat di Sekitarnya?

Bukan kota biasa

Di sisi lain, Wandy Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan konsep IKN Nusantara berbeda dari kota besar lainnya dengan apa yang ia sebut sebagai kota yang keberlanjutan "smart forest city".

"Justru konsep forest city ini kan melindungi masyarakat adat, ketimbang pembangunan kota megapolitan yang akan mendatangkan puluhan juta orang," katanya kepada BBC News Indonesia.

Pondasi dasar dari "smart forest city", kata Wandy diantaranya meliputi nol penebangan hutan, penjagaan keanekaragaman hayati, rendah karbon, serta konservasi budaya dan masyarakat adat.

"Artinya, dari total wilayah [IKN Nusantara] 265.000 hektar itu, ruang hijaunya kan 75% hutan," lanjut Wandy.

Baca juga: Sepotong Cerita Hari Perdana Kemah di Glamping IKN Nusantara

Landasan IKN Nusantara ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden yang rencananya terbit 15 April mendatang.

Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang Undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN.

Wandy mengatakan, pihaknya masih terbuka untuk mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak yang menolak pembangunan IKN Nusantara.

"Kan sekarang ada waktu untuk memberi masukan supaya perpresnya itu lebih sesuai lagi. Katakanlah, mereka berasumsi ada yang kurang dari perpresnya, mari kita sempurnakan perpresnya," katanya.

Baca juga: Ketatnya Penjagaan di Jalan Menuju IKN Nusantara Saat Rombongan Jokowi Melintas

Ia juga menambahkan selama ini perwakilan masyarakat adat juga kerap diajak berdialog oleh pemerintah, meskipun sekelompok orang mengatakan 'yang diundang hanya elit'.

Bagaimanapun, di tengah persoalan ini, Dahlia Yati dari masyarakat adat Paser Balik tak pernah bisa tidur nyenyak.

"Di zaman sekarang saja kami sudah kesusahan mencari pekerjaan. Apalagi nanti, lebih susah lagi, bagaimana cara kami membiayai anak kami sekolah. Anak-anak saya mau seperti apa. Mau tinggal di mana," kata ibu dua anak ini.