Kisruh Mobil Dinas Baru Pimpinan DPRD Sumbar, Anggota Dewan Sarankan Anggaran Pengadaan untuk Korban Gempa

PADANG, KOMPAS.com - Kisruh pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) terus berlanjut.

Sejumlah anggota DPRD Sumbar menyarankan agar pimpinan dewan peka terhadap musibah bencana gempa yang sedang dialami masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat.

"Harus peka terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat sedang berduka karena gempa. Bagusnya pengadaan itu diperuntukkan untuk korban gempa," kata anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP-PKB, Syamsul Bahri kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Di Tengah Pandemi dan Bencana, Pimpinan DPRD Sumbar Anggarkan Rp 3,5 M untuk Mobil Dinas Baru

Politisi PDIP dari daerah pemilihan Pasaman dan Pasaman Barat itu sangat memahami penderitaan warga dua daerah yang dilanda gempa magnitudo 6,1 itu.

"Ada korban meninggal dunia, ribuan rumah rusak yang mengakibatkan puluh ribuan warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Ini harus jadi pertimbangan," kata Syamsul Bahri.

Syamsul mengatakan, harusnya pimpinan DPRD Sumbar meniru langkah Ketua DPRD Sumbar Supardi yang masih mau menggunakan mobil dinas lamanya.

Baca juga: Soal Pengadaan Kendaraan Baru Senilai Rp 3,5 Miliar, Ketua DPRD Sumbar: Saya Sementara Pakai Mobil Lama

"Ketua DPRD Sumbar sudah katakan masih mau menggunakan mobil dinas lama. Empat pimpinan lain harusnya meniru itu," jelas Syamsul.

Syamsul mengakui secara aturan pengadaan itu tidak ada yang salah, namun yang jadi persoalan adalah sense of crisis atau rasa kemanusiaan dari warga yang masih berduka.

Sementara anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan pihaknya tak bisa menerima pengadaan tersebut.

Secara tegas, Hidayat menyatakan, Gerindra menolak pengadaan mobil baru tersebut.

"Dengan kondisi APBD saat ini, PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak naik signifikan, Dana transfer berkurang, masyarakat ditimpa bencana gempa, kebutuhan belanja untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak ada urgensinya membeli mobil dinas baru, apalagi mobil mewah begitu," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.

"Kami melihat, mendengar dan menyerap kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pandemi. Tak elok bermewah-mewahan di tengah kesulitan masyarakat seperti sekarang,"  lanjut Hidayat.