Sejarah Kota Palu, Daerah di Sulawesi Tengah yang Porak Poranda Diguncang Gempa M 7,4 dan Likuifaksi

KOMPAS.com - Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Kota Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat, Kabupaten Sigi-Biromaru di sebelah selatan serta utara, Kabupaten Parigi-Moutong di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat dan utara.

Kota ini dilewati garis khatulistiwa yang menyebabkan menjadi kota tropis dan salah satu kota terkering di Indonesia.

Kota Palu terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi, yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk, dan lautan.

Suku bangsa yang menetap di Kota Palu berasal dari berbagai macam suku, seperti Bugis, Toraja serta Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Kaili yang merupakan suku asli terbesar di Sulawesi Tengah.

Kota Palu memiliki luas 395,06 kilometer persegi.

Pada 28 September 2018 lalu, Palu diguncang gempa bermagnitudo 7,4.

Gempa tersebut menyebabkan terjadinya likuifaksi yang mengakibatkan permukaan tanah bergerak dan ambles.

Baca juga: Tangkap Buaya Berkalung Ban, Tili Dijuluki Pria Buban oleh Wali Kota Palu, Apa Artinya?

Akibat gempa dan likuifaksi, tanah di pemukiman warga berubah menjadi lumpur seperti cairan yang kehilangan kekuatan. Tanah tidak mampu menahan berat apapun, baik batuan maupun bangunan.

Di lansir dari kompas.com, wilayah seluas 180,6 hektar di Petobo dan 202,1 hektar di Jono Oge, Kabupaten Sigi mengalami kehancuran luar biasa.

Banyak rumah penduduk yang terendam lumpur secara mendadak.

Sejarah Kota Palu

Sejarah Kota Palu bermula dari kesatuan empat kampung, yaitu Besusu, Tanggabanggo (sekarang Kamonji), Panggovia (sekarang Lere), dan Boyantongo (sekarang Kelurahan Baru).

Mereka membentuk satu dewan adat yang bernama Patanggota. Tugas dewan adat ini adalah memilih raja dan para pembantunya yang akan berhubungan dengan kegiatan kerajaan. Lama kelamaan, Kerajaan Palu menjadi salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh.

Bangsa Portugis merupakan bangsa yang berdagang dengan raja-raja suku bangsa Kaili sebelum kedatangan Hindia Belanda di Tanah Kaili (Donggala-Palu).

Bangsa Portugis mulai berdagang sekitar abad 16. Kedatangan bangsa Portugis ke Tanah Kaili berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan.

Baca juga: Kota Palu Diguncang Gempa, Getaran Terasa hingga ke Sigli

Peninggalan Portugis di Tanah Kaili adalah berupa bentuk dan model pakaian. Sampai sekarang, model dan bentuk pakaian masyarakat Kaili yang berdomisili di wilayah bekas Kerajaan Kulawi (80 km dari Kota Palu) memiliki persamaan dengan pakaian Portugis.

Selain itu masyarakat Kaili mendapat kunjungan dari bangsa Melayu Tua dan menetap di pedalaman. Mereka melakukan perkawinan dengan penduduk setempat.

Sampai sekarang, keturunannya memiliki kulit bersih dan memiliki selera makan berbeda dengan penduduk asli.

Masa penjajahan

Pada masa penjajahan, Belanda pertama kali datang ke Palu pada masa Raja Maili (Mangge Risa).

Dalam perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh Belanda dan jenazahnya di bawa ke Palu. Rajai Maili digantikan oleh Raja Jodjokodi. Pada 1 Mei 1888, Raja Jodjokodi menandatangi perjanjian pendek dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan perjanjian dengan raj-raja lain.

Baca juga: Orkestra OCAS Spanyol Pukau Masyarakat Kota Palu

Pada akhirnya, pada 1863 sampai 1908, kerajaan-kerajaan di Tanah Kaili telah dikuasi Belanda dengan cara perjanjian, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Belanda melaksanakan misi perdagangan yang bersifat monopoli serta politik yang bersifat mengadu domba. Raja-raja di Tanah Kaili memiliki kekuasaan terbatas dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Setelah kerajaan dikuasai Hindia Belanda dibuat perjanjian Lange Kontrak yang kemudian berubah menjadi Korte Verklaring. Sampai wilayah Palu menjadi daerah administratif pada 25 Februari 1940.

Kota Palu termasuk Afdeling (setingkat kabupaten) Donggala yang kemudian terbagi menjadi lebih kecil menjadi Onder Afdeling (setingkat kawedanan) Palu dengan ibu kotanya Palu. Wilayah ini meliputi Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat.

Masa pergerakan

Masa pergerakan nasional di Palu ditandai dengan berdirinya organisasi Serikat Islam (SI). Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 di bawah kepemimpinan Yoto Dg Pawindu DS yang mendapat sambutan dari masyarakat.

Baca juga: Apa Itu Fenomena Likuifaksi?

Balanda menganggap SI sebagai ancaman, maka mereka mendirikan organisasi tandingan dengan menghasut Raja Palu, Parampasi. Raja Palu membentuk Persatuan Raja Palu dan aparatnya.

Namun, pengaruh SI semakin meluas hingga kerajaan Dolo dan mendapatkan dukungan dari Raja Dolo Datu Pamusu.

Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Kota Donggala dan Palu, peranan raja-raja hanya sekedar pembantu pemerintah Jepang. Para raja diperalat untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja demi penyediaan perbekalan perang.

Masa Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan, pertumbuhan Kota Palu semakin meningkat. Dimana, masyarakat berhasrat untuk lebih maju dari masa penjajahan dengan tekad membangun daerahnya.

Maka terbentuk, daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1952.

Kota Palu mulai berkembang setelah terbentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah pada tahun 1957.

Baca juga: Puluhan Penyu Hasil Sitaan Dilepasliarkan di Perairan Laut Donggala

Saat, Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibu kota ditingkatkan menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Palu dijadikan Kota Administratif Palu yang dibentuk pada tanggal 27 September 1978 atas dasar Asas Dekonsentrasi sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Akhirnya, Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus ibu kota Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibu kota pemerintah wilayah Kota Administrasi Palu.

Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tanggal 12 Oktober 1994, Menteri Dalam Negeri Yogi S Memet meresmikan Kotamadya Palu. (Editor: Resa Eka Ayu Sartika)

Sumber: www.anri.go.id, kompas.com, dan palukota.go.id