Sejarah Singkat Kota Palopo, Wilayah Kerajaan Islam Tertua di Sulawesi Selatan

Kompas.com - Kota Palopo adalah kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administratif, Kota Palopo terbagi menjadi 9 kecamatan 48 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Palopo menurut Sensus Penduduk BPS pada tahun 2020 adalah 184.681 jiwa.

Kota Palopo berjarak 362 km dari Kota Makassar.

Sejarah Singkat Kota Palopo

Dahulu, Kota Palopo adalah Kota Administratif Palopo. Saat itu, Kota Palopo merupakan ibu kota Kabupaten Luwu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986.

Baca juga: Pantai Labombo, Wisata Air di Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Dalam sejarahnya, Ibu kota Kabupaten Luwu telah berpindah beberapa kali, antara lain Manjapai (sekarang wilayah Kabupaten Kolaka Utara), Cilallang, Patimang, dan terakhir Palopo.

Kabupaten Luwu pernah menjadi wilayah pusat Kerajaan Luwu (kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan).

Dalam masa penjajahan Belanda, Palopo juga pernah diduduki Belanda pada 1905, lantaran wilayah tersebut merupakan Kerajaan Luwu.

Sejalan perkembangan jaman, saat reformasi yang melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000.

Peraturan tersebut membuka kota administrasi yang memenuhi sejumlah syarat untuk meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom.

Ide peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi daerah otonom berasal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status saat itu.

Baca juga: Sejarah Kota Jambi: Asal-usul Nama, Cerita Angso Duo, dan Lokasi

Penguat dukungan dari status Kota Administratif Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo berasal dari:

• Surat Bupati Luwu Nomor 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo.
• Keputusan DPRD Kebupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kota Administratif Palopo menjadi kota otonomi.
• Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo.
• Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo.

Dukungan lain berasal dari organisasi-organisasi politik dan sosial di masyarakat.

Melalui berbagai pertimbangan, seperti potensi, kondisi wilayah dan letak geografis.