SOLO, KOMPAS.com - Kepimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso akan genap satu tahun, pada 26 Februari 2022.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo memberikan pujian dan cacatan kritis terhadap pemerintah selama satu tahun terakhir.
"Pertama, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2021 menurun dibandingkan pada 2020. Yang semula sebesar Rp 475 miliar dan saat ini capaian PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 408 miliar," kata Ketua DPD PKS Solo Daryono, kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).
Daryono menilai, hal tersebut tidak sepatutnya terjadi melihat kondisi pandemi sudah berangsur membaik dan mereda.
Baca juga: PSI Solo Kaget Giring Ganesha Mundur dari Bursa Capres 2024
"Kedua, sesuai data BPS Kota Solo 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo pada 2021 sebesar 82,62 naik sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,21," ujar dia.
Meski demikian, PKS Solo menilai, untuk pembangunan pada 2021 mengalami peningkatan.
Ketiga, PKS mengapreasiasi pembangunan rel layang (elevated rail) di Simpang Joglo, Banjarsari dan pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed.
"Keempat, adanya cacatan sisi penduduk miskin di Kota Surakarta meningkat dari 2020 sebesar 9,03 persen menjadi meningkat menjadi 9,4 persen atau 48.790 penduduk pada 2021," ujar dia.
PKS Solo mengatakan, pencapaian ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.
Daryono mengatakan, cacatan kelima, terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di tahun 2021 baru sekitar 7,60 persen dari luas wilayah Kota.
Hal tersebut tidak sesuai pencapaian target RTH adalah sebesar 20 persen.
"Serta adanya kebijakan pelepasan tanah milik pemerintah kota terus terjadi dan menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH publik di Kota Solo," kata dia.
Selain itu, gaya kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka juga jadi sorotan, karena dinilai belum baik.
Baca juga: Ribuan Pedagang Pasar Solo Lakukan Vaksinasi Booster di Pasar Klewer
"Keenam, Gaya Kepemimpinan Mas Wali yang kurang ngemong, sehingga Wali Kota seperti di menara gading. Komunikasi kurang baik dengan stakeholder terkait," ujar dia.
Daryono menyinggung soal permasalahan Pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM) Gilingan, kebiasaan meninggalkan mobil dinas di sekolah dan pemecatan Lurah Gajahan tanpa mekanisme bertahap.
Terakhir, PKS Solo menyoroti masalah ketertiban administrasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kota Solo.
"SOTK sudah diubah nomenklatur dengan Perwali Kota Solo baru. Namun, pembahasan APBD Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.