Cerita Bupati Jepara Beri Sepeda Motor untuk Istri Terduga Teroris

Bentuk FKPT

Sementara itu pada Kamis (24/2/2022), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diwakili Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel Czi Rahmad Suhendro bertemu dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Video Conference, Setda Jepara.

Hadir dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0719 Jepara Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang, Kajari Jepara Ayu Agung, Wakil Ketua DPRD Jepara Nuruddin Amin dan Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Adhi Purnomo.

BNPT berencana membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Kabupaten Jepara sebagai salah satu ikhtiar bersama mencegah dan melawan bentuk radikalisme dan terorisme. 

"Kabupaten Jepara akan menjadi yang pertama yang dibentuk FKPT. Jepara akan menjadi percontohan. Mudah-mudahan ini akan segera menular dan diikuti oleh daerah-daerah lain," kata Kolonel Rahmad, Kamis.

FKPT diwujudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola kerja dan pendekatan yang dilakukan teroris.

Dengan memahami hal itu, masyarakat diharapkan bisa melakukan deteksi dini dan melaporkan saat mencium sinyal radikalisme.

Tugas BNPT di antaranya adalah deradikalisasi untuk mantan teroris dengan berbagai program seperti pembinaan dan juga memfasilitasi usaha.

Baca juga: 21 Maret, Pemkab Jepara akan Nikahkan Gratis 100 Pasang Pengantin

Bagi korban terorisme, BNPT juga mengupayakan bantuan atau santunan.

"Program deradikalisasi ini penting agar mantan teroris setelah menjalani masa hukuman, tidak kambuh lagi," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu Rahmad mengapresiasi langkah Pemkab Jepara yang telah memberikan bantuan terhadap istri terduga teroris.

Menurut perwira menengah ahli bantuan tempur, konstruksi dan bangun perang tersebut, pemerintah daerah berkewajiban merangkul seluruh elemen bangsa tanpa kecuali istri terduga teroris supaya tidak terpapar paham yang keliru.

"Saya senada dengan Pemkab Jepara dalam agenda deradikalisasi. Sudah suatu kewajiban pemerintah merangkul keluarga inti terduga teroris agar tidak terpapar oleh radikalisme. Jadi tidak ada yang salah dengan sikap Pemkab Jepara," kata Rahmad.