Banyak Anak Tak Sekolah di Nunukan, Pernikahan Dini dan Budi Daya Rumput Laut Disebut Jadi Sebabnya

NUNUKAN, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mencatat setidaknya 555 anak, terdata sebagai anak tidak sekolah (ATS) selama pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nunukan, Widodo menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mendasari anak anak tersebut tidak bersekolah.

"Selain pandemi, persoalan ekonomi, kecacatan fisik atau mental, minat anak dan mindset orangtua, menjadi alasan mengapa 555 anak tersebut tidak bersekolah," ujarnya, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Muncul Klaster Covid-19 Perusahaan Kelapa Sawit di Nunukan, Diduga karena Omicron

Pendataan dilakukan 2021, dengan menyandingkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data kependudukan oleh Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Kedua data disandingkan, kemudian ditarik jumlah keseluruhannya dan jumlah anak yang tidak masuk dalam Dapodik itulah menjadi data ATS.

"Seluruh anak yang ATS ini semua terdata by name by address, sehingga memudahkan survei dan evaluasi terhadap kinerja kami untuk membuat bagaimana mereka mengenyam bangku sekolah," kata Widodo.

Angka tertinggi ATS, justru ditemukan di Kecamatan Nunukan yang merupakan pusat pemerintahan.

Ada 137 ATS di Kecamatan Nunukan, dan sisanya, tersebar di 20 kecamatan lainnya di wilayah perbatasan RI – Malaysia ini.

Baca juga: Cerita Sujinah, Perajin Sesingal Pertama di Nunukan, Belajar 2 Hari Buatkan Suami dan Anak

Widodo menjelaskan, banyaknya mess rumput laut, dengan harga yang terus naik di Nunukan Kota, menjanjikan rupiah cukup tinggi bagi para buruh ikat bibit rumput laut yang biasa disebut ‘Pabbettang’.

Biasanya satu ikat rumput laut akan dibayar Rp 10.000, sementara anak anak yang biasa bekerja, akan menghasilkan belasan bahkan puluhan tali, dari pagi sampai pukul 17.00 wita.

"Sehingga membawa pulang uang Rp.200.000 dalam sehari, bukan perkara yang sulit," katanya.

Masih banyak perjodohan anak di bawah umur

Dari sekian banyak alasan mengapa anak anak masuk daftar ATS, salah satunya adalah kasus perjodohan yang terbilang tinggi di beberapa wilayah pelosok terisolasi.

Terlebih di masa kebijakan sekolah daring saat pandemi, orangtua anak anak perempuan yang berada di wilayah terisolasi kerap menerima lamaran untuk anak mereka saat baru kelas IX SMP.

"Orangtua melihat anak anak ini tidak sekolah lagi di masa pandemic, datang lamaran dari orang, jadi mereka setuju saja menikahkan anaknya yang masih usia SMP," katanya lagi.

Baca juga: Luas Hutan Mangrove Nunukan yang Diduga Dirusak Oknum Pengusaha Ternyata Lebih dari 80 Hektar

Kasus tersebut, bukan terjadi satu atau dua kali. Melainkan ada sejumlah kasus yang masuk dan dilaporkan oleh pengajar muda program Indonesia Mengajar (IM) yang ditugaskan mengajar di wilayah terpencil.

"Ini menjadi dilematis juga. Ada satu kasus dimana terdapat remaja putri di Kecamatan Sebuku. Dia memiliki talenta dan inteligensia yang mumpuni, disiapkan sebagai bibit unggul, tapi akhirnya harus berakhir akibat perjodohan," jelasnya.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengentaskan ATS

Angka 555 ATS yang terdata 2021, merupakan jumlah yang sudah tervalidasi dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.000 ATS pada 2020.

Banyaknya ATS, ternyata menjadi kasus yang mengejutkan Pemerintah Daerah Nunukan.

Mereka tidak mempercayai tingginya angka ATS sehingga memvalidasi data tersebut.

"Akhirnya kita bukukan 555 ATS. Ini yang tervalidasi dan bisa dipercaya. Angka 7.000 yang sebelumnya dilaporkan mengarah pada pendataan para pendatang seperti deportan dan para pekerja rumput laut dari luar daerah yang bercampur," katanya.

Baca juga: Cafe Deaf Nunukan, Panggung Setara untuk Kaum Disabilitas di Perbatasan RI–Malaysia

Sejauh ini, Dinas Pendidikan sudah berupaya melakukan jemput bola dengan membuka sekolah alam.

Mereka menjadwalkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah mess rumput laut.

Menggandeng sejumlah PKBM dan penggiat literasi untuk mengajari anak anak tersebut membaca dan menulis, memenuhi kebutuhan mereka melalui Standar Pelayanan Mutu (SPM), dan memasukkan nama nama mereka dalam sasaran program Indonesia Pintar.

Selain itu, Disdik Nunukan kerap mendatangkan orang orang berpengaruh dan tokoh pemerintahan, termasuk Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, sebagai motivasi agar orang tua dan anak anak memiliki semangat untuk belajar dan meraih kesuksesan.

"Kita sudah lakukan upaya pendidikan untuk mereka. PR kita adalah bagaimana bisa memotivasi mereka dan merubah mindset orang tuanya agar anaknya bersekolah. Karena kendala utama kita, anak anak tersebut terlanjur merasakan uang besar yang melebihi ekspektasi mereka, sehingga mereka memilih menghasilkan uang saja, ketimbang sekolah," keluh Widodo.

Baca juga: Dugaan Pembabatan Mangrove di Nunukan sejak 2019, DLH Kaltara: Aneh, Kok Kami Tidak Terima Laporan...

Dinas Pendidikan menjadikan permasalahan ATS sebagai prioritas mereka untuk meningkatkan SPM.

Ketika SPM meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terdongkrak. Hal itu, akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan angka harapan lama sekolah.

"Angka lama rata rata sekolah kita, masih di SMP kelas 1. Lalu angka harapan lama sekolah, baru SMA kelas 1. Angka IPM Nunukan juga terendah se-Kaltara. Makanya, kalau SPM meningkat, IPM akan naik, kalau IPM naik, DAU (Dana Alokasi Umum) juga akan meningkat. Tentu itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi daerah," katanya.